PRABAINSIGHT.COM, – JAKARTA – Pergantian posisi Wakil Presiden di tengah dinamika politik nasional dinilai membutuhkan pertimbangan matang. Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak hanya memperhitungkan kalkulasi politik dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya di pemerintahan.
Peringatan tersebut disampaikan Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, Jumat (13/11/2026). Ia menilai situasi politik pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadirkan persoalan baru apabila proses penentuan pengganti Wakil Presiden tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, NIC mengajukan satu nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjaga keseimbangan politik nasional, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Kelrey berpandangan, Indonesia membutuhkan figur yang tidak terlalu terikat dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Sosok tersebut diharapkan mampu menjadi penyeimbang sekaligus menjaga hubungan antarkekuatan politik agar stabilitas pemerintahan tetap terpelihara.
Atas dasar itu, NIC merekomendasikan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden yang mendampingi Prabowo Subianto hingga akhir masa pemerintahan.
“Indonesia membutuhkan sosok yang mampu menjaga netralitas, merawat persatuan, dan memastikan stabilitas pemerintahan. Kami menilai Sri Sultan Hamengku Buwono X layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kelrey.
Menurutnya, pengalaman pemerintahan dan posisi Sri Sultan sebagai pemimpin Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sejumlah pertimbangan yang membuatnya layak diperhitungkan.
Kelrey juga menyoroti pentingnya menghindari keputusan politik yang semata-mata lahir dari kesepakatan atau kompromi antarpartai. Baginya, pengisian jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan strategis yang menyangkut kepentingan negara secara keseluruhan.
Ia mengingatkan, keputusan yang tidak memperhitungkan kondisi sosial dan politik masyarakat berisiko memperbesar ketegangan yang sudah berkembang.
“Jika Presiden Prabowo mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan kondisi politik nasional, dikhawatirkan akan muncul gejolak politik baru. Karena itu, figur pemersatu seperti Sri Sultan perlu dipertimbangkan,” tutup Kelrey.
Rekomendasi NIC tersebut menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam pembahasan mengenai figur pengganti Wakil Presiden. Meski demikian, keputusan mengenai pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan kewenangan lembaga negara.
Hingga kini, usulan NIC merupakan pandangan organisasi yang disampaikan kepada publik, bukan keputusan resmi pemerintah ataupun pencalonan formal Sri Sultan Hamengku Buwono X.
