PRABA INSIGHT – JAKARTA – Polemik gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto, rupanya masih jadi topik yang tak ada matinya. Begitu wacana itu muncul, suhu politik langsung naik beberapa derajat apalagi setelah Megawati Soekarnoputri menyatakan penolakannya. Seolah ada alarm masa lalu yang kembali berdering, mengingatkan bangsa bahwa rekonsiliasi itu rupanya tidak semudah menekan tombol “reset”.
Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, mencoba membaca situasi ini dengan kaca mata yang lebih luas. Menurutnya, sikap Megawati bukan sekadar “tidak setuju”, tapi juga cermin dari memori sejarah bangsa yang masih menyisakan guratan yang belum tuntas.
“Sikap Ibu Megawati adalah bentuk keberanian mempertahankan prinsip. Tapi ini juga menjadi cermin bahwa bangsa kita belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalu. Luka sejarah, terutama terkait dinamika Orde Baru, masih menyisakan residu psikologis di ruang sosial dan politik,” kata Ismail seakan mengingatkan bahwa sejarah kita ini bukan drama pendek, tapi sinetron panjang tanpa jeda iklan.
Ismail juga menilai bahwa jika sikap tersebut muncul dari pengalaman keluarga besar Soekarno, konsekuensinya bisa melebar, sebab publik bisa saja menyimpulkan ada aroma dendam sejarah yang belum reda.
“Kita tidak bisa menafikan trauma masa lalu. Namun jika pengalaman personal dijadikan dasar untuk menolak pengakuan terhadap jasa tokoh lain, itu bisa menumbuhkan politik dendam dan menghambat rekonsiliasi. Padahal Presiden Prabowo sedang berupaya merawat persatuan dengan pendekatan inklusif,” ujarnya, sambil mengingatkan bahwa bangsa ini butuh lebih banyak pendingin udara, bukan kompor politik.
Belajar dari Para Tokoh yang Bisa Bedakan Kritik dan Penghargaan
Sebagai contoh, Ismail menyebut nama-nama seperti Gus Dur, Taufiq Kiemas, dan Presiden Prabowo tokoh yang menurutnya mampu menghormati jasa seseorang tanpa harus memutihkan catatan sejarahnya.
“Pemimpin sejati tidak perlu menghapus catatan kelam sejarah, tapi bisa menempatkannya secara objektif. Gus Dur, Taufiq Kiemas, hingga Presiden Prabowo menunjukkan bahwa menghargai jasa seseorang tidak berarti menghapus kesalahannya. Itulah kedewasaan politik,” katanya.
Dalam kata lain, bukan soal menyembunyikan noda, tapi soal tidak merendam seluruh baju sejarah dengan pemutih sampai hilang bentuknya.
Soeharto, Pembangunan, dan Tafsir yang Tak Pernah Selesai
Mengenai kontroversi apakah sisi gelap politik Soeharto seharusnya membatalkan gelar pahlawan, Ismail memilih berdiri di tengah dengan kacamata “proporsional”.
“Kita tidak bisa menafikan peran besar Soeharto dalam pembangunan nasional. Kesalahannya harus diakui, tapi pencapaian konkret juga perlu diapresiasi. Mengabaikan semua jasanya hanya karena trauma masa lalu membuat kita kehilangan objektivitas sejarah,” tegasnya.
Sejarah, kata Ismail, bukan album foto yang bisa dipilih hanya yang paling estetik. Semua bagian harus dibuka, termasuk yang blur.
Gelar Pahlawan Bukan Soal Romantika Politik
Pada akhirnya, Ismail menekankan bahwa wacana ini mestinya dilihat sebagai cermin kematangan bangsa. Jika kajiannya kuat, gelar pahlawan untuk Soeharto bisa menjadi simbol kedewasaan kolektif.
“Ini bukan semata soal politik, tapi soal kemampuan bangsa mengakui jasa siapapun. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat tanpa membenci, dan belajar tanpa melupakan,” tutupnya kalimat yang terdengar seperti ajakan untuk menyalakan lampu temaram, duduk tenang, dan benar-benar mengingat apa yang terjadi tanpa saling menghardik. (Van)
