PRABAINSIGHT.COM – BEKASI – Rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang tidak baik-baik saja. Ibarat rumah yang sedang direnovasi paksa oleh mandornya, banyak “tiang penyangga” di daerah yang mendadak dirobohkan.
Kebijakan Muhamad Mardiono yang getol melakukan bersih-bersih struktural, justru memicu kegaduhan massal karena dianggap menabrak aturan main alias AD/ART partai sendiri.
Jawa Barat yang selama ini jadi lumbung suara sekaligus “medan tempur” krusial, kini malah jadi pusat pusaran konflik. Pola pencopotannya pun terbilang rapi tapi “dingin“: mulai dari dalih evaluasi kinerja sampai tiba-tiba muncul sosok Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggusur ketua definitif.
Salah satu korban “operasi senyap” ini adalah Ketua DPC PPP Kota Bekasi, H. Sholihin, yang akrab disapa Gus Shol. Posisinya mendadak digeser oleh Nawal Husni sebagai Plt.
Gus Shol: Ini Tidak Sah!
Gus Shol nggak tinggal diam. Pria yang sudah lama membesarkan Ka’bah di Kota Patriot ini merasa dizalimi, karena proses pergantiannya sangat tidak transparan.
“Keputusan DPP ini tidak sah. Saya menolak karena penggantian saya tidak sesuai dasar. Saya tidak dipanggil, tidak ada klarifikasi, eh tiba-tiba SK Plt turun,” curhat Gus Shol saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (12/4/2026).
Nggak cuma soal komunikasi yang mampet, Gus Shol juga mencium bau amis pada legalitas surat sakti dari pusat tersebut. Menurutnya, ada maladministrasi yang fatal karena tanda tangan di SK tersebut tidak lengkap.
“Bukan Sekjen yang tanda tangan, tapi Wasekjen. Secara aturan dan Undang-Undang Partai Politik, itu jelas nggak sah,” tegasnya.
Akar Rumput yang Meradang
Dampaknya? Arus bawah meradang. Di Kota Bekasi, solidaritas terhadap Gus Shol begitu masif. Dari 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC), ada 11 yang pasang badan menolak keputusan pusat. Hanya PAC Mustikajaya yang terpantau adem ayem.
“Mayoritas, bisa dibilang 99 persen (PAC) menolak. Teman-teman di bawah merasa pembinaan partai selama ini sudah on-the-track. Bayangkan, baru kali ini dalam sejarah PPP bisa mencalonkan wakil di Pilkada Kota Bekasi meski cuma punya dua kursi. Itu prestasi,” kata Gus Shol.
Ia menegaskan perlawanan ini bukan soal ambisi pribadinya yang ingin terus berkuasa, melainkan soal harga diri kader di bawah, yang merasa kerja kerasnya tidak dihargai oleh elite Jakarta. Bahkan, para pengurus PAC mengancam bakal cabut berjamaah, kalau aturan organisasi terus-terusan diinjak.
Puncak Gunung Es di Jawa Barat
Ternyata, Kota Bekasi cuma secuil cerita dari drama besar di Jawa Barat. Gus Shol membeberkan bahwa sekitar 20 DPC di tanah Pasundan merasakan keresahan serupa. Mereka muak dengan gaya kepemimpinan pusat, yang hobinya main pecat demi meloloskan “orang-orang titipan“.
Bahkan, persoalan ini sudah masuk ke meja hijau. Sebanyak 20 pengurus PPP Jabar resmi menggugat SK kepengurusan tersebut ke pengadilan.
“Hampir semuanya menolak, mayoritas di Jawa Barat. Saya menolak SK DPP dan Muswil karena memang nggak sesuai AD/ART. Ini bukan soal ego, tapi soal aturan partai yang harusnya dijunjung tinggi,” pungkasnya.
Kini, nasib partai berlambang Ka’bah ini berada di persimpangan jalan. Jika strategi “tangan besi” lewat penunjukan Plt loyalist ini terus dipaksakan, alih-alih makin solid, PPP justru terancam keropos dari dalam.
Kalau sudah begini, bukannya malah jadi konsolidasi, yang ada malah jadi lonceng kematian bagi eksistensi partai di lumbung suara umat Islam menjelang 2029.
