PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di era ketika rapat RT saja sudah bisa digelar lewat aplikasi video call, pertanyaan soal efektivitas perjalanan dinas pejabat publik kembali mengemuka. Kali ini, sorotan datang dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, yang menilai Presiden Prabowo Subianto tak harus selalu naik pesawat untuk mengurus urusan internasional.
Menurut Dino, perkembangan teknologi komunikasi saat ini memungkinkan kepala negara tetap menjalin hubungan diplomatik tanpa harus sering-sering meninggalkan Tanah Air. Video call, Zoom, hingga sambungan telepon dinilai cukup memadai untuk membahas banyak agenda internasional yang tidak membutuhkan kehadiran fisik secara langsung.
Dalam pandangannya, pendekatan semacam itu sudah diterapkan oleh Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum. Alih-alih terlalu sering melakukan kunjungan ke berbagai negara, komunikasi antarpemimpin dapat dilakukan secara virtual dengan hasil yang tidak jauh berbeda dari pertemuan tatap muka.
Usulan tersebut bukan semata-mata soal teknologi, melainkan juga menyangkut efisiensi anggaran negara.
Dino menilai, setiap perjalanan luar negeri melibatkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pengamanan, akomodasi, transportasi, hingga kebutuhan protokoler lainnya. Karena itu, penggunaan komunikasi virtual dapat menjadi alternatif yang lebih hemat tanpa mengurangi substansi diplomasi yang ingin dicapai.
“Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp 0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” kata Dino.
Selain faktor penghematan, Dino juga menyoroti persepsi publik yang kerap muncul setiap kali pejabat negara melakukan kunjungan ke luar negeri dalam frekuensi tinggi. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian masyarakat, perjalanan dinas berskala besar sering kali memunculkan kritik, bahkan ketika agenda yang dijalankan memiliki tujuan strategis.
Karena itu, menurut Dino, pemanfaatan teknologi komunikasi dapat menjadi jalan tengah. Negara tetap dapat menjalankan diplomasi internasional, sementara anggaran publik bisa digunakan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak di dalam negeri.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal apakah seorang presiden boleh bepergian ke luar negeri atau tidak. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sebuah perjalanan benar-benar diperlukan, dan kapan teknologi bisa mengambil alih peran yang selama ini mengharuskan rombongan besar terbang melintasi benua.
Sebab di zaman ketika satu klik bisa mempertemukan pemimpin dari dua belahan dunia, tiket pesawat mungkin bukan lagi satu-satunya cara untuk menjalankan diplomasi.
