PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Jika Anda termasuk pengguna jalan tol yang berharap era berhenti di gerbang tol segera berakhir, sepertinya masih harus sedikit bersabar. Proyek Multi Lane Free Flow (MLFF), sistem pembayaran tol yang digadang-gadang bakal menghapus antrean kendaraan di pintu masuk dan keluar tol, ternyata masih harus melewati satu tahapan penting: diuji dulu, dan diuji dengan serius.
Setelah bertahun-tahun menjadi jargon modernisasi jalan tol nasional, MLFF kini belum benar-benar masuk tahap implementasi. Pemerintah memilih menekan pedal rem sejenak untuk memastikan teknologi yang akan digunakan tidak sekadar canggih di atas kertas, tetapi juga cocok dengan kenyataan jalan tol Indonesia yang sering kali lebih kompleks daripada presentasi PowerPoint.
Di tengah proses itu, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), perusahaan yang menjadi investor sekaligus mitra pemerintah dalam proyek MLFF, mengaku masih setia menunggu aba-aba.
Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo, mengatakan saat ini pihaknya ikut membantu pemerintah menyusun berbagai skenario pengujian. Tujuannya sederhana: mencari tahu apakah sistem yang dirancang untuk membuat kendaraan melaju tanpa berhenti itu benar-benar siap menghadapi kondisi nyata di lapangan.
Bukan hanya skenario ideal yang dibahas. Berbagai kemungkinan masalah yang bisa muncul saat sistem berjalan juga ikut dimasukkan ke dalam simulasi.
“Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujar Renaldi.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan satu hal: meski proyek ini sudah berjalan cukup lama, tombol “mulai” masih berada di tangan pemerintah.
Bali Belum Pasti, Jadwal Pun Masih Misteri
Salah satu pertanyaan yang belum terjawab sampai hari ini adalah kapan dan di mana uji coba MLFF akan dilakukan.
Nama Bali memang sejak lama disebut-sebut sebagai lokasi percontohan. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi apakah Pulau Dewata benar-benar akan menjadi tempat pertama sistem tersebut diuji atau justru ada ruas tol lain yang dipilih.
Bagi RITS, lokasi bukan isu utama. Yang terpenting adalah konsep dasar proyek tetap berjalan sesuai kontrak yang telah disepakati sejak surat perintah kerja diterbitkan pada 15 Maret 2022.
Meski begitu, jangan membayangkan gerbang tol akan langsung lenyap begitu saja ketika MLFF diterapkan nanti.
Renaldi menjelaskan bahwa dalam masa transisi, penggunaan palang atau barrier masih memungkinkan. Dengan kata lain, perubahan akan dilakukan bertahap, bukan revolusi mendadak yang membuat pengguna jalan langsung dipaksa beradaptasi.
“Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” katanya.
Pemerintah Masih Memastikan: Cocok Nggak Buat Indonesia?
Di balik segala ekspektasi soal tol tanpa antre, pemerintah rupanya masih menyimpan satu pertanyaan mendasar: apakah MLFF benar-benar cocok diterapkan di Indonesia?
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Komang Rasminiati, mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan pendalaman teknis sebagai bagian dari persiapan uji coba.
“Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.
Kalimat “ekosistem jalan tol Indonesia” mungkin terdengar formal. Namun kalau diterjemahkan secara sederhana, pemerintah sedang mencoba memastikan bahwa sistem ini bisa berjalan di tengah karakter lalu lintas Indonesia yang sering kali sulit ditebak, mulai dari kepadatan kendaraan hingga pola penggunaan jalan tol yang berbeda-beda di setiap daerah.
Jangan Sampai Teknologinya Canggih, Masalahnya Tetap Sama
Di tengah optimisme terhadap MLFF, pengamat transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, mengingatkan bahwa modernisasi tidak boleh berhenti pada urusan transaksi.
Menurut Danang, jalan tol tetap harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), terlepas dari secanggih apa pun teknologi pembayaran yang digunakan.
Ia mencontohkan keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang selama ini menjadi salah satu sumber persoalan di jalan tol karena mempercepat kerusakan infrastruktur.
“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, maka mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” kata Danang.
Peringatan itu menarik. Sebab pada akhirnya MLFF memang bisa membuat kendaraan melaju tanpa berhenti, tetapi teknologi tersebut tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan yang ada di jalan tol.
Antrean mungkin berkurang. Waktu transaksi bisa lebih cepat. Namun urusan kualitas jalan, pengawasan kendaraan ODOL, manajemen lalu lintas, hingga pelayanan di rest area tetap membutuhkan perhatian yang sama besarnya.
Karena itulah pemerintah tampaknya memilih jalur yang lebih lambat tetapi aman: menguji dulu, mengevaluasi, lalu memutuskan.
Bagi pengguna jalan tol, kabar ini mungkin belum menghadirkan jawaban kapan gerbang tol benar-benar hilang dari perjalanan sehari-hari. Namun setidaknya ada satu kepastian: pemerintah tidak ingin MLFF hanya menjadi proyek modern yang terlihat keren dalam presentasi, tetapi gagap ketika bertemu kenyataan di lapangan.
