PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Dunia hukum berubah cepat. Teknologi masuk ke ruang sidang, kecerdasan buatan mulai membantu riset, sementara persoalan hukum lintas negara kian sering muncul. Dalam situasi seperti itu, kampus hukum tak cukup hanya mengandalkan tradisi. Ia harus punya arah yang jelas.
Kesadaran itulah yang menjadi pijakan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) saat meluncurkan Roadmap Transformasi Strategis 2026–2028. Di bawah kepemimpinan dekan baru, Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H., fakultas ini ingin bergerak lebih jauh dari sekadar mencetak sarjana hukum. Targetnya adalah melahirkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan integritas.
Roadmap tersebut tidak disusun sebagai dokumen seremonial yang hanya berhenti di rak perpustakaan. FHUP justru menjadikannya sebagai kompas untuk menentukan arah pengembangan institusi dalam tiga tahun ke depan.
Empat agenda besar disiapkan. Yang pertama menyasar kualitas akademik dan riset. Kurikulum akan diperbarui dengan memasukkan bidang-bidang yang kini menjadi kebutuhan dunia hukum, seperti Legal-Tech, Cyber Law, dan International Trade Law. Pada saat yang sama, fakultas juga membidik peningkatan publikasi ilmiah di jurnal internasional dan pencapaian akreditasi global.
Agenda kedua menyentuh tata kelola kampus. Di era serba digital, pelayanan akademik dan administrasi ditargetkan bertransformasi melalui sistem berbasis teknologi. Namun digitalisasi saja dianggap belum cukup. Fakultas juga ingin memastikan lingkungan kampus menjadi ruang belajar yang aman, bebas dari kekerasan, perjudian, perkelahian, maupun pelanggaran etika.
Fokus berikutnya adalah mahasiswa. Kompetisi seperti moot court, debat hukum, hingga karya tulis ilmiah akan mendapat dukungan lebih besar. Sebab, kemampuan mahasiswa tak lagi cukup diukur dari nilai di atas kertas, melainkan juga dari pengalaman berkompetisi dan kemampuan berpikir kritis.
Yang menarik, roadmap ini tidak berhenti di lingkungan kampus. FHUP juga mengajak alumni menjadi bagian dari transformasi. Jejaring dengan alumni, lembaga penegak hukum, hingga firma hukum nasional dan internasional akan diperkuat agar peluang magang, pengembangan Career Center, program Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), hingga penyerapan lulusan semakin terbuka.
Sebagai ukuran keberhasilan, fakultas menetapkan target strategis dengan porsi 40 persen pada peningkatan mutu akademik dan riset, 30 persen untuk tata kelola dan inovasi, serta masing-masing 15 persen bagi prestasi mahasiswa dan penguatan kemitraan bersama alumni.
Bagi Dekan FHUP, transformasi bukan semata soal mengganti sistem atau memperbarui administrasi.
“Transformasi ini bukan sekadar peningkatan skala administratif, melainkan komitmen moral dan akademis FHUP untuk melahirkan yuris dan penegak hukum berintegritas tinggi yang mampu bersaing di panggung internasional serta berkontribusi nyata bagi pembangunan hukum Indonesia.”
Gagasan tersebut mendapat sambutan dari Keluarga Alumni Universitas Pancasila (KAUP) Fakultas Hukum. Ketua Umum KAUP Fakultas Hukum yang juga Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., menegaskan alumni siap menjadi mitra strategis dalam proses perubahan tersebut.
“Atas nama keluarga besar KAUP Fakultas Hukum, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Lisda Syamsumardian atas amanah sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila periode 2026–2028. Kami siap mendukung langkah transformasi Fakultas Hukum Universitas Pancasila melalui penguatan jejaring alumni, kolaborasi strategis, serta peningkatan kualitas lulusan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Sayuti.
Pada akhirnya, tantangan kampus hukum hari ini bukan lagi sekadar meluluskan mahasiswa tepat waktu. Yang jauh lebih penting adalah memastikan para lulusan mampu membaca perubahan zaman, menjawab persoalan hukum yang semakin kompleks, dan tetap memegang teguh integritas ketika memasuki dunia profesi. Itulah pekerjaan rumah yang kini coba dijawab FH Universitas Pancasila melalui roadmap transformasi 2026–2028.
