PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap lintas batas kembali menjadi sorotan. Serikat Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (SMPI) menyatakan akan menyampaikan aspirasi terkait persoalan tersebut sekaligus merespons sejumlah pernyataan warga Malaysia yang dikaitkan dengan kabut asap dari Indonesia.
SMPI menilai karhutla merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara bertanggung jawab. Namun, organisasi tersebut meminta penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemerintah, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi.
Dalam pernyataannya resminya, Kamis (01/10) SMPI menduga terdapat 26 entitas korporasi yang berasal dari Malaysia dan Singapura yang perlu ditelusuri terkait persoalan karhutla di Indonesia.
“Kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang memiliki banyak faktor, termasuk Korporasi dari negara lain. Diduga Dalang uatama Karhutlah Ialah Korporasi bukan sekedar penomena alam atau kelalaian pemerintah semata, jika masyarakat ingin mencari keadilan dari bencana asap ini maka arah tellunjuk harus ditunjukkan kepada korporasi yang diduga asal Malaysia dan Singapura, Kami menduga ada 26 entitas korporasi malaysia dan singapura, Mengapa mereka bisa mengeruk keuntungan dari tanah indonesia tapi tidak samasekali di gugat dan diminintai pertanggungjawaban. Makajangan biarkan korporasi asing lolos dati tuntutan dan pertanggungjawaban, ini merupakan bentuk ketidak adilan bagi masyarakat indonesia,” demikian pernyataan SMPI.
SMPI menilai pemerintah perlu memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat dalam karhutla dapat dimintai pertanggungjawaban. Mereka meminta korporasi asing tidak luput dari proses hukum apabila terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan.
Singgung Malaysia
SMPI juga menyoroti respons sejumlah warga Malaysia terkait persoalan kabut asap yang berasal dari Indonesia.
Menurut mereka, Malaysia memiliki kepentingan terhadap dampak kabut asap lintas batas. Namun, penyelesaian persoalan tersebut dinilai harus tetap mengedepankan hubungan diplomatik dan prinsip saling menghormati.
“Kami juga menilai bahwa penyampaian kritik oleh warga negara asing harus tetap menghormati prinsip kedaulatan dan hubungan antarnegara. Malaysia memiliki kepentingan terhadap dampak kabut asap lintas batas, tetapi penyelesaian persoalan tersebut seharusnya ditempuh melalui jalur diplomatik dan kerja sama antarnegara, bukan melalui aksi yang dapat dipersepsikan sebagai campur tangan terhadap persoalan internal Indonesia,” ujar SMPI.
Organisasi tersebut menyerukan agar persoalan kabut asap tidak berkembang menjadi polemik yang mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia.
SMPI mendorong kedua negara menggunakan jalur diplomasi serta kerja sama untuk menangani persoalan lingkungan yang berdampak lintas batas.
Kecam Penghinaan terhadap Presiden
Selain isu karhutla, SMPI turut menyoroti pernyataan yang mereka nilai sebagai penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia.
SMPI menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Namun, menurut mereka, penyampaian kritik harus tetap dibedakan dari penghinaan terhadap kepala negara.
“Lebih jauh, kami mengecam apabila dalam aksi tersebut terdapat pernyataan atau bahasa yang menghina Presiden Republik Indonesia. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat, tetapi penghinaan terhadap kepala negara Indonesia merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Perbedaan kepentingan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang bermartabat, bukan dengan merendahkan kepala negara dan pimpinan negara lain,” kata SMPI.
SMPI kemudian meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dan diplomatis terhadap tindakan yang dinilai merendahkan martabat bangsa.
Pada saat bersamaan, mereka meminta pemerintah tetap membuka ruang kerja sama dengan Malaysia dalam menangani persoalan lingkungan dan kabut asap lintas batas.
Enam Tuntutan SMPI
Dalam rilisnya, SMPI menyampaikan enam tuntutan.
Pertama, mendesak negara hadir dan meminta pertanggungjawaban seluruh korporasi asing yang diduga terlibat sebagai penyebab kebakaran hutan di Indonesia, khususnya korporasi yang disebut berasal dari Malaysia dan Singapura.
Kedua, mendesak Malaysia tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Ketiga, mengecam segala bentuk penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai simbol dan kepala negara.
Keempat, meminta pemerintah Indonesia tidak menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan atas persoalan karhutla karena SMPI menilai terdapat dugaan kontribusi korporasi asal Malaysia dan Singapura.
Kelima, mendorong Indonesia dan Malaysia menyelesaikan persoalan kabut asap lintas batas melalui jalur diplomasi dan kerja sama antarnegara.
Keenam, mendesak agar kritik dari pihak asing disampaikan secara bermartabat tanpa merendahkan kedaulatan serta kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SMPI menyatakan sikap tersebut menjadi dasar mereka untuk menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dalam rilis yang disampaikan, organisasi tersebut belum merinci waktu dan lokasi pelaksanaan aksi.
