PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan perombakan terhadap sejumlah perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal. Tiga jenderal berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Mutasi tersebut menyasar Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Ketiganya sebelumnya menduduki posisi berbeda di lingkungan kepolisian.
Kebijakan rotasi jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026.
Salah satu perubahan jabatan terjadi pada Ahrie Sonta Nasution yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri. Posisinya kini dialihkan kepada Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.
Sementara itu, Eko Hadi Santoso yang sebelumnya bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri juga dipindahkan ke Yanma Polri.
Hal serupa dialami Slamet Uliandi. Sebelum mutasi, ia berstatus sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.
Terseret Kasus Penyadapan yang Menyasar Presiden Prabowo
Perubahan posisi ketiga jenderal tersebut berlangsung di tengah penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya kepala negara, aktivitas penyadapan dalam perkara ini juga dilaporkan menyasar sejumlah kelompok, mulai dari politisi, kalangan pengusaha, pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga awak media.
Dalam perkembangan perkara tersebut, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ahrie Sonta dan Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH
Sebelum mutasi terbaru diterbitkan, Ahrie Sonta telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam persidangan tersebut, ia dinyatakan melakukan pelanggaran etik terkait penyalahgunaan akses perangkat teknologi Polri ketika menjabat Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Hasil sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie.
“Sanksi administratif, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, dalam konferensi pers di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, sidang etik berlangsung selama lebih dari 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB, dengan pengawasan langsung dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Persidangan menyimpulkan bahwa tindakan Ahrie merupakan perbuatan tercela. Namun, yang bersangkutan tidak menerima begitu saja keputusan tersebut dan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ungkap Isir.
Putusan serupa juga diterima Irjen Eko Hadi Santoso. Ia dijatuhi sanksi PTDH setelah menjalani sidang KKEP selama sembilan jam di Gedung Propam Mabes Polri.
Dalam persidangan tersebut, sembilan orang saksi dihadirkan, termasuk saksi yang memberikan keterangan meringankan dengan inisial DN.
Eko dinyatakan terbukti melakukan akses ilegal secara bersama-sama dengan memanfaatkan perangkat Mabes Polri untuk kepentingan penyadapan. Meski demikian, ia juga mengajukan banding atas putusan etik tersebut.
“Sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Eko Hadi Dijerat Pasal Berlapis
Trunoyudo mengungkapkan, pelanggaran etik yang dilakukan Eko Hadi berkaitan dengan sejumlah ketentuan mengenai etika kelembagaan dan kepribadian.
Ketentuan tersebut juga menjadi dasar penindakan terhadap Ahrie Sonta dalam persidangan etik sebelumnya.
“Maka pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b dan atau Pasal 5 ayat 1 huruf c, dan atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf d dan atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan atau Pasal 11 ayat 1 huruf a dan atau Pasal 11 ayat 1 huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026,” tutur Trunoyudo.
Penahanan di Rutan Mako Brimob
Selain menjalani proses pemeriksaan etik, sejumlah nama yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut juga telah menjalani proses hukum pidana.
Berdasarkan informasi dalam perkara tersebut, Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri.
Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditempatkan di rutan yang sama dan berstatus sebagai tahanan rumah karena kondisi kesehatannya yang dilaporkan sedang sakit.
Mutasi tiga jenderal ke Yanma Polri ini menjadi perkembangan terbaru dari penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah nama penting di lingkungan kepolisian. Proses hukum pidana dan mekanisme etik terhadap para pihak yang terlibat pun menjadi perhatian publik.








