PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA –Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan dinilai berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi masyarakat. Persoalan yang muncul tidak hanya terkait kebakaran, tetapi juga menyangkut ketersediaan air bersih, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Senator Agustinus R. Kambuaya, meminta pemerintah menyiapkan langkah terpadu untuk menghadapi kondisi tersebut.
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah nasional apabila skala dan dampak karhutla serta kekeringan memenuhi kriteria penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika skala dan dampaknya memenuhi ketentuan kebencanaan, pemerintah perlu mempertimbangkan penetapan status bencana pada tingkat yang sesuai, termasuk kemungkinan bencana nasional/kejadian luar biasa berdasarkan kajian dan data resmi,” kata Agustinus.
Tidak Hanya Fokus pada Pemadaman
Agustinus menilai penanganan karhutla tidak cukup dilakukan dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak lanjutan yang dirasakan masyarakat.
Kekeringan, misalnya, dapat memengaruhi ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut pada saat yang sama dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas pertanian.
Karena itu, Agustinus mengusulkan pembentukan task force nasional yang menangani karhutla dan kekeringan secara terpadu.
Task force tersebut, kata dia, perlu mencakup sejumlah bidang, yakni pencegahan dan pemadaman karhutla, penanganan krisis air bersih, perlindungan petani dan pangan, penanganan dampak kesehatan, pemulihan hutan dan lahan, serta dukungan dana untuk respons cepat dan pemulihan.
“Negara harus hadir sebelum bencana menjadi krisis kemanusiaan,” ujar Agustinus.
Ancaman terhadap Air dan Pangan
Menurut Agustinus, persoalan lingkungan akibat karhutla dan kekeringan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Keterbatasan air menjadi salah satu persoalan yang perlu diantisipasi. Pada sektor pertanian, kondisi kekeringan juga berpotensi mengganggu ketersediaan air untuk kegiatan produksi dan meningkatkan risiko terhadap ketahanan pangan.
Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah sebelum dampak tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Hutan terbakar hari ini, air menghilang besok, pangan terancam lusa. Jangan tunggu rakyat menjadi korban baru negara bergerak,” kata Agustinus.
Agustinus juga meminta setiap keputusan mengenai status kebencanaan didasarkan pada kajian dan data resmi. Menurut dia, penetapan status harus disesuaikan dengan skala dan dampak kejadian serta ketentuan kebencanaan yang berlaku.
Dorongan tersebut disampaikan ketika penanganan karhutla dan kekeringan masih berlangsung pada awal Oktober 2026.
Melalui task force nasional, Agustinus berharap pemerintah dapat mengintegrasikan upaya pencegahan, penanganan darurat, perlindungan masyarakat, hingga pemulihan lingkungan.
Dengan demikian, respons terhadap karhutla dan kekeringan tidak hanya berorientasi pada penanganan titik api, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat dan keberlanjutan lingkungan tetap terlindungi.
