PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut dibenarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. Namun, hingga berita ini disusun, pihak Istana Kepresidenan belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai kabar pengunduran diri tersebut.
Jika benar ditempuh, langkah Gibran ini akan membuka jalur berbeda dalam proses berakhirnya jabatan wakil presiden. Sebab, sehari sebelumnya, sedikitnya 168 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari upaya memproses pemakzulan.
Perbedaan antara pengunduran diri dan pemakzulan bukan sekadar persoalan prosedur politik. Kedua mekanisme tersebut memiliki dasar konstitusi, tahapan hukum, tenggat waktu, hingga konsekuensi terhadap hak keuangan mantan wakil presiden yang berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan mekanisme yang berlaku apabila seorang wakil presiden memilih mengundurkan diri.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Yusril, pengunduran diri harus disampaikan secara tertulis dan ditujukan kepada MPR. Setelah itu, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
Pengunduran diri tidak melalui proses pemakzulan
Secara konstitusional, pengunduran diri wakil presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Mekanisme ini tidak mensyaratkan persetujuan DPR maupun MPR terhadap keputusan pengunduran diri tersebut.
Setelah kekosongan jabatan dinyatakan, proses selanjutnya berfokus pada pemilihan pengganti oleh MPR berdasarkan dua nama yang diajukan presiden.
Situasinya berbeda apabila pemberhentian dilakukan melalui pemakzulan atau impeachment. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 dengan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Proses pemakzulan diawali dengan pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR. Selanjutnya, DPR membentuk panitia khusus untuk membahas dan mengkaji dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian.
Apabila persyaratan terpenuhi, pendapat DPR kemudian diperiksa oleh MK. Lembaga tersebut bertugas memutus apakah alasan pemberhentian yang diajukan DPR terbukti secara konstitusional.
Tahap terakhir berada di tangan MPR yang mengambil keputusan melalui sidang paripurna. Dalam proses ini terdapat persyaratan kuorum dan dukungan suara yang ketat, termasuk persetujuan minimal dua pertiga anggota DPR yang hadir serta dua pertiga anggota MPR yang hadir.
Ada perbedaan catatan hukum dan tenggat waktu
Perbedaan mendasar kedua mekanisme tersebut juga terlihat dari keterlibatan Mahkamah Konstitusi.
Dalam proses pemakzulan, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau alasan pemberhentian wakil presiden. Sebaliknya, pengunduran diri tidak membutuhkan pemeriksaan maupun putusan MK.
Dari sisi waktu, pengunduran diri juga relatif lebih singkat. Kursi wakil presiden dinyatakan kosong setelah pengunduran diri berlaku secara sah.
Pasal 46 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari.
Sementara itu, presiden harus mengirimkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.
Berbeda dengan mekanisme tersebut, proses pemakzulan membutuhkan tahapan yang lebih panjang. Panitia khusus DPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk bekerja, MK paling lama 90 hari untuk memutus perkara, sedangkan MPR harus bersidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian.
Apabila seluruh tahapan pengisian jabatan setelah pemberhentian juga menggunakan batas waktu maksimal 60 hari, keseluruhan proses sejak pembentukan panitia khusus hingga terpilihnya wakil presiden baru berpotensi berlangsung sampai 240 hari.
Pengunduran diri bisa menghentikan proses HMP
Ada ketentuan lain dalam UU MD3 yang relevan dengan situasi politik tersebut.
Pasal 40 UU MD3 mengatur bahwa apabila presiden dan/atau wakil presiden mengundurkan diri sebelum MPR mengambil keputusan, sidang paripurna MPR untuk memutus usulan pemberhentian tidak dilanjutkan.
Di sisi lain, perkembangan usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran hingga Rabu (11/11/2026) masih berada pada tahap penerimaan oleh pimpinan DPR dan belum dibacakan dalam rapat paripurna.
Pasal 211 ayat (4) UU MD3 juga memberikan ruang bagi para pengusul untuk mengubah maupun menarik kembali usulan hak menyatakan pendapat selama belum mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar sah sebelum MPR mengambil keputusan pemberhentian, terdapat ketentuan hukum yang dapat memengaruhi kelanjutan proses pemakzulan tersebut.
Hak pensiun Gibran jika mundur dengan hormat
Selain persoalan konstitusi, status pemberhentian juga menentukan hak keuangan yang diterima mantan wakil presiden.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengatur pemberian pensiun bagi wakil presiden yang berhenti dengan hormat.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1), mantan wakil presiden berhak menerima uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Dengan besaran gaji pokok Rp20,16 juta, nilai pensiun yang menjadi acuan mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Selain pensiun, mantan wakil presiden juga memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain rumah kediaman beserta perlengkapannya, kendaraan negara dengan pengemudi, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat juga diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Regulasi tersebut memasukkan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori pemberhentian dengan hormat.
Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 turut menyebut bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada prinsipnya dianggap dilakukan dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Artinya, pengunduran diri memberikan dasar hukum bagi pemberian hak pensiun sebagai pejabat yang berhenti dengan hormat. Sementara dalam mekanisme pemakzulan, status pemberhentian yang ditetapkan MPR menjadi faktor penting dalam menentukan hak tersebut.
Pengganti Gibran dipilih dari dua nama usulan Prabowo
Terlepas dari mekanisme yang nantinya berlaku, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tetap mengacu pada ketentuan konstitusi.
Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu nama untuk menggantikan Gibran.
Wakil presiden terpilih akan menjalankan tugas hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan pada 2029.
Ketentuan pelantikan diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU MD3. Wakil presiden pengganti akan dilantik melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan di hadapan MPR.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terkonfirmasi dan memenuhi ketentuan hukum, pengisian kursi wakil presiden akan mengikuti mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan melalui rangkaian panjang proses pemakzulan.
