PRABAINSIGHT.COM, JAKARTA – Situasi politik nasional memasuki babak baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan antara Prabowo dan Gibran disebut berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah keinginan Gibran untuk mundur di tengah perkembangan persoalan hukum yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama bapak presiden, bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niat untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi adanya pembicaraan serius mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran.
Prabowo Tidak Menolak, Gibran Minta Kesempatan
Prasetyo juga meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Dia menegaskan, dalam pertemuan tersebut Prabowo tidak menyampaikan penolakan. Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada wakil presidennya.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Dalam pembicaraan itu, Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, pertemuan Prabowo dan Gibran tidak hanya membahas keinginan pengunduran diri, tetapi juga membuka ruang bagi Gibran untuk menempuh proses hukum guna mempertahankan keabsahan dokumen pendidikannya.
Polemik Putusan MK dan MA Jadi Latar Belakang
Keinginan Gibran untuk mundur muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran, termasuk surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri.
Putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Putusan ini menjadi salah satu perkembangan hukum yang memicu kembali perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, desakan agar Gibran mundur maupun dimakzulkan semakin mengemuka. Sejumlah anggota DPR bahkan telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait persoalan tersebut.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya setelah Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Prabowo.
Namun, pernyataan niat mundur tersebut belum dengan sendirinya berarti Gibran resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Kepastian mengenai status jabatannya masih menunggu perkembangan dan proses ketatanegaraan lebih lanjut.
