PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di negeri yang gemar membuat kesimpulan lebih cepat daripada menunggu klarifikasi, isu pergantian pejabat tinggi memang selalu laris. Kali ini, yang menjadi bahan perbincangan adalah kabar beredarnya Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Media sosial pun bergerak seperti biasa. Potongan informasi berseliweran, asumsi berkembang, lalu lahirlah kesimpulan seolah semuanya sudah resmi. Masalahnya, hingga kini belum ada satu pun pernyataan resmi yang membenarkan kabar tersebut.
Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai isu itu bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, kabar serupa berulang kali muncul, tetapi selalu minim dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legitemate atau isu tidak berdasar,” kata Sandri dalam keterangannya, Rabu (05/08)
Bagi Sandri, kalau memang pergantian Kapolri sudah menjadi keputusan negara, tentu mekanismenya tidak berlangsung lewat bisik-bisik media sosial. Sebab, sampai hari ini ia melihat Presiden masih menunjukkan kepercayaan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melalui berbagai apresiasi terhadap kinerja Polri.
“Saya melihat sampai saat ini belum ada pergantian Kapolri. Artinya, sosok Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dibutuhkan oleh Presiden untuk memimpin institusi Polri.”
Sandri juga mengingatkan bahwa urusan pergantian Kapolri bukan perkara yang bisa dipastikan hanya karena sebuah narasi viral. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui, bukan sekadar tangkapan layar yang berpindah dari satu grup percakapan ke grup lainnya.
Hal itu telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026, yang menyebut Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Karena itu, menurut Sandri, kewenangan utama tetap berada di tangan Presiden. Selama belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, isu mengenai Surpres pergantian Kapolri hanya akan menjadi bahan spekulasi yang terus berputar di ruang digital.
Di tengah derasnya arus informasi, publik memang dituntut lebih sabar. Tidak semua yang ramai berarti benar, dan tidak semua yang viral otomatis menjadi keputusan negara. Dalam perkara pergantian Kapolri, ukuran yang paling penting bukan seberapa kencang isu berembus, melainkan seberapa jelas dasar hukumnya dan siapa yang menyampaikannya secara resmi.
