PRABA INSIGHT – JAKARTA – Kalau bicara soal masa depan negara, biasanya orang langsung teringat pada hal-hal yang glamor: ekonomi tumbuh, investasi masuk, jalan tol mulus, atau aplikasi layanan publik yang tampilannya bikin nyaman mata. Padahal, ada satu institusi yang diam-diam menentukan seberapa tenang hidup kita: Polri.
Sejak berpisah dari ABRI pada 1999, Polri ini ibarat anak muda yang terus ditarik-tarik: disuruh modern, diminta transparan, diharap humanis, tapi juga tetap tegas. Dua dekade berjalan, banyak PR struktural sudah dibereskan. Tapi menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, PR yang paling penting justru belum disentuh secara serius: kultur.
Dan kalau kita bicara kultur, ini bukan soal spanduk perubahan visi-misi yang ditempel tiap tahun, tapi kebiasaan dan nilai yang benar-benar hidup dari Sabang sampai Merauke.
Bukan Soal Siapa, tapi Soal Bagaimana Polri Mau Jadi Apa
Haidar Alwi yang dikenal sebagai Pendiri Haidar Alwi Care, Haidar Alwi Institute, sekaligus Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB pun langsung menegaskan hal yang sering bikin obrolan publik salah arah.
“Perubahan dalam institusi sebesar Polri tidak lahir dari satu orang. Yang menentukan masa depan Polri adalah internalisasi nilai, disiplin, dan budaya pelayanan yang konsisten dari generasi ke generasi. Karena itu reformasi kultural jauh lebih penting daripada sekadar mengganti kepala,” ujarnya.
Kalimat ini sekalian menampar halus obrolan favorit warganet yang selalu percaya bahwa asal Kapolri diganti, semua beres. Padahal, institusi sebesar itu jelas tak bisa diperlakukan kayak tim sepak bola yang cukup ganti pelatih untuk menang.
Struktur Sudah Berjalan, Kultur Butuh Dikejar
Selama dua dekade terakhir, Polri sudah gencar membenahi diri. Ada digitalisasi administrasi, layanan publik makin mudah diakses, sampai program PRESISI yang jadi poster boy modernisasi institusi. Mengurus laporan tidak seseram zaman kertas karbon, dan informasi kini jauh lebih terbuka.
Tapi setelah fondasi struktural itu dipasang, muncul pertanyaan lanjutan: budaya kerjanya bagaimana?
Masih ada wilayah yang pelayanannya maju-mundur cantik, kultur komando yang masih suka membayangi pendekatan humanis, atau indikator kinerja yang lebih memuja jumlah penindakan daripada kualitas hubungan Polisi–warga.
Menurut Haidar, bagian ini memang yang paling menantang.
“Struktur bisa diperbaiki dengan regulasi, teknologi bisa dibeli, sistem bisa disempurnakan. Tetapi kultur hanya dapat berubah apabila nilai-nilai baik ditanamkan, dijaga, dan diteladankan. Perubahan paling penting dalam institusi adalah perubahan yang tidak terlihat, tetapi dirasakan,” katanya.
Kultur itu mirip-mirip dengan kebiasaan beres-beres kamar: sulit dimulai, berat dijalani, tapi begitu berhasil dilakukan, semuanya jadi terasa lebih nyaman.
Polmas: Polisi yang Turun dari Menara Gading
Di titik ini, kita perlu membahas Polmas (Pemolisian Masyarakat) sebuah konsep yang seharusnya jadi jantung perubahan kultur Polri. Polmas adalah pendekatan yang bikin polisi dan warga tak saling curiga seperti mantan yang nggak move on, tapi bisa saling ngobrol dan percaya.
Polisi bukan cuma datang kalau ada kasus, tapi hadir sebagai mitra, pembimbing, dan penjaga harmoni sosial. Polisi mengenal warganya, warganya mengenal polisi dan hubungan itu bukan karena sering razia motor.
Haidar menjelaskannya dengan gamblang.
“Polmas bukan sekadar metode, tetapi jembatan kepercayaan antara polisi dan masyarakat. Kepercayaan adalah energi terbesar sebuah negara. Tanpa kepercayaan publik, hukum kehilangan wibawa,” ujarnya.
Di era yang dipenuhi hoaks, kejahatan siber, eksploitasi anak, perdagangan manusia, dan radikalisasi digital, Polmas justru makin penting. Ancaman-ancaman seperti ini tidak bisa diberantas dengan gaya “turun tangan hanya saat ada laporan”.
Kedekatan sosial adalah radar awal.
Jangan Salah Fokus, Kawan
Masalahnya, dinamika publik sering sekali terjebak pada hal-hal yang gampang digoreng. Setiap kali ada isu tentang Polri, obrolannya balik lagi ke “ganti Kapolri aja”. Seolah-olah institusi raksasa ini bisa berubah hanya dengan satu tanda tangan.
Haidar mengingatkan agar diskursus publik tidak terjebak pada solusi kilat.
“Institusi sebesar Polri tidak bisa dilihat hanya dari satu kursi. Jika fokus publik hanya diarahkan pada figur, maka kita gagal melihat tubuh organisasi secara utuh. Yang harus diperbaiki adalah kultur, bukan sekadar kepala,” tegasnya.
Ini sama seperti orang percaya hidup bakal otomatis lebih baik setelah ganti HP baru. Padahal habit scroll sampai pagi ya tetap bikin mata panda.
Reformasi Kultural: Investasi Sunyi untuk Negara yang Lebih Tangguh
Negara-negara yang kepolisiannya dipercaya publik punya kesamaan: stabilitas. Dan dari stabilitas itulah tumbuh ekonomi, demokrasi, bahkan reputasi internasional. Karena itu, reformasi kultural Polri sebenarnya bukan sekadar agenda internal, tapi investasi nasional yang hasilnya tidak instan, namun tahan lama.
“Ketika kita memperkuat kultur Polri, kita sesungguhnya sedang memperkuat masa depan bangsa. Reformasi kultural adalah warisan terbaik yang dapat kita titipkan kepada generasi Indonesia berikutnya,” tutup Haidar.
Reformasi kultural mungkin bukan topik paling heboh di headline media. Tapi kalau Indonesia ingin melangkah percaya diri, kita perlu memastikan fondasi institusinya kokoh bukan hanya secara aturan, tapi juga nilai. (Van)
