PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Rapat DPR biasanya identik dengan kalimat normatif, mikrofon ngadat, dan anggota dewan yang keluar-masuk ruangan. Tapi kali ini beda. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendadak membawa diksi yang biasanya kita temui di film perang: “perjuangkan sampai titik darah penghabisan.”
Kalimat itu meluncur mulus, tapi efeknya tidak main-main. Publik terhenyak. Dan salah satu yang langsung angkat alis cukup tinggi adalah mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.
Dari Bahasa Institusi ke Bahasa Medan Perang
Bagi Gatot, frasa tersebut bukan sekadar gaya bicara tegas ala aparat. Ia menilai kalimat itu sudah masuk ke wilayah bahasa konflik, bukan lagi bahasa administrasi negara.
Masalahnya sederhana tapi krusial: yang bicara adalah Kapolri, pejabat publik dengan senjata, kewenangan, dan struktur komando. Dan yang mendengar adalah publik di ruang demokrasi, bukan pasukan di barak.
Menurut Gatot, jika bahasa seperti ini dibiarkan, ia bisa menjadi alarm darurat demokrasi. Bukan karena kata-katanya keras, tapi karena konteksnya salah tempat.
“Titik Darah” Itu Buat Siapa?
Pertanyaan Gatot sebenarnya sederhana, tapi menusuk: pesan itu ditujukan ke siapa?
Sebab secara konstitusional, Polri berada langsung di bawah Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, rantai komandonya jelas. Maka ketika Kapolri berbicara seolah sedang bersiap bertahan sampai tetes terakhir, tafsir publik pun liar ke mana-mana.
Apakah ini sekadar metafora? Atau tanpa sadar menjadi simbol perlawanan kekuasaan? Gatot melihat potensi tafsir itulah yang berbahaya.
Negara dalam Negara, Bukan Judul Film
Gatot juga mengingatkan satu hal klasik tapi selalu relevan: institusi negara yang merasa kebal dari koreksi berisiko melahirkan negara di dalam negara.
Ia menegaskan, kritiknya bukan serangan ke Polri sebagai lembaga. Ini lebih mirip lampu sein peringatan: jangan sampai profesionalisme aparat tergelincir hanya karena pilihan kata yang terlalu heroik.
Sebab demokrasi tidak dibangun dengan diksi perang, tapi dengan etika kekuasaan dan kepatuhan konstitusi.
Bahasa Pejabat Itu Bukan Sekadar Kata
Hingga kini, polemik “titik darah penghabisan” masih bergulir. Publik terbelah: ada yang menganggapnya hanya ungkapan semangat, ada pula yang melihatnya sebagai sinyal yang tidak perlu.
Yang jelas, di negara demokrasi, bahasa pejabat publik bukan sekadar rangkaian kata. Ia bisa jadi penenang, tapi juga bisa jadi bensin di ruang penuh percikan.
Dan mungkin, di tengah situasi politik yang sudah cukup panas, kita memang tidak butuh tambahan metafora perang apalagi dari mereka yang memegang senjata dan kewenangan.
Editor : Irfan Ardhiyanto
