PRABAINSIGHT.COM – BULUKUMBA – PT FASTRATA BUANA angkat bicara terkait pemberitaan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon yang sebelumnya beredar. Perusahaan menegaskan, langkah PHK yang terjadi di wilayah Kabupaten Bulukumba bukan dilakukan tanpa dasar.
Dalam klarifikasi resminya, perusahaan menyebut keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal audit. Audit itu menemukan adanya dugaan pelanggaran berat berupa fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan, termasuk praktik orderan fiktif.
“Bahwa Perusahaan menegaskan Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di PT. Fastrata Buana Kabupaten Bulukumba bukan dilakukan secara sepihak tanpa dasar, melainkan berdasarkan adanya Pemeriksaan Internal Audit atas adanya dugaan Pelanggaran berat/fraud yang dilakukan oleh oknum karyawan terkait (Orderan Fiktif),” tulis manajemen dalam keterangan resminya, Rabu (06/05).
Perusahaan juga memastikan bahwa proses PHK telah mengikuti prosedur yang berlaku. Termasuk melalui tahapan klarifikasi dan pemeriksaan internal, serta mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
“Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah dilakukan sesuai prosedur perusahaan dan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” lanjut keterangan tersebut.
Terkait isu tidak adanya pesangon, manajemen membantah hal tersebut. Perusahaan menyatakan tetap memberikan hak karyawan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam kasus kesalahan mendesak.
“Bahwa Perusahaan juga memberikan Pesangon atas proses Pemutusan Hubungan Kerja karena Kesalahan Mendesak tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, perusahaan memastikan seluruh hak karyawan tetap dihormati dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, baik melalui peraturan perusahaan maupun ketentuan pemerintah.
Di sisi lain, perusahaan menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai belum utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik. Hal ini disebut dapat berdampak pada reputasi perusahaan.
“Bahwa Perusahaan sangat menyayangkan adanya informasi yang berkembang di masyarakat yang belum menggambarkan fakta secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik serta merugikan reputasi Perusahaan,” tulis manajemen.
Perusahaan pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, sembari menghormati proses yang tengah berjalan.
Klarifikasi ini disampaikan agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan objektif terkait polemik PHK tersebut.
