PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di Indonesia, bikin film kadang bukan bagian paling sulit. Yang lebih berat justru mencari layar untuk menayangkannya.
Masalah klasik itu yang kini disorot anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati. Dalam usulannya, Rahmawati meminta pemerintah mulai memikirkan pengalokasian dana APBN 2027 untuk menghadirkan 1.000 layar bioskop desa di berbagai daerah.
Gagasannya terdengar sederhana, tapi menyentuh persoalan lama industri film Indonesia: rumah produksi kecil di daerah sering kali hidup segan mati tak mau karena akses bioskop terlalu tersentralisasi.
Film boleh jadi selesai diproduksi, ide kreatif boleh melimpah, tetapi tanpa layar, karya hanya berhenti di hard disk dan festival kecil.
Rahmawati menilai pemerintah perlu hadir membantu rumah produksi kecil atau production house (PH) daerah agar bisa berkembang dan tidak kalah jauh dari pemain besar industri film nasional.
“Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup,” ujar Rahmawati.
Usulan itu muncul di tengah perkembangan industri perfilman Indonesia yang belakangan memang sedang naik daun. Jumlah penonton film nasional meningkat, sineas muda bermunculan, dan genre lokal makin beragam. Namun di balik euforia itu, persoalan distribusi masih jadi tembok tinggi bagi kreator daerah.
Tidak semua kota punya bioskop memadai. Bahkan di banyak wilayah, akses layar lebar masih menjadi “kemewahan kota besar”. Akibatnya, karya sineas lokal sering kalah sebelum bersaing.
Di titik inilah usulan bioskop desa mulai menarik perhatian. Sebab idenya bukan cuma soal membangun gedung layar tancap modern, tetapi membuka ruang hidup bagi ekosistem perfilman daerah.
Kalau selama ini desa hanya dijadikan lokasi syuting karena pemandangannya bagus, mungkin sudah waktunya desa juga menjadi tempat film diputar dan diapresiasi.
Tentu saja, usulan tersebut masih memunculkan banyak pertanyaan. Mulai dari skema pengelolaan, kesiapan infrastruktur, hingga efektivitas penggunaan APBN untuk proyek layar bioskop desa.
Namun satu hal yang menarik: di tengah dominasi platform streaming dan konten pendek media sosial, masih ada gagasan agar warga desa tetap bisa menikmati pengalaman menonton film bersama di layar lebar sesuatu yang perlahan mulai terasa mewah.
