PRABAINSIGHT.COM – SURABAYA – Jabatan Kapolri nantinya boleh berganti, tetapi Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan perhatian terhadap persoalan buruh tidak boleh ikut berhenti. Ia bahkan menyatakan siap turun ke jalan dan memimpin demonstrasi setelah pensiun apabila Desk Ketenagakerjaan Polri tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo saat menghadiri peresmian Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8).
Di hadapan para pekerja, Listyo menekankan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan bukan sekadar program tambahan. Menurut dia, layanan tersebut merupakan bagian dari komitmen yang telah dibangun Polri bersama kalangan buruh.
“Ini juga jadi bagian dari untuk terus menjaga komitmen yang sudah terbangun,” kata Listyo Sigit.
Pesan Sudah Dititipkan ke Calon Pengganti
Listyo mengaku tidak ingin Desk Ketenagakerjaan hanya aktif selama dirinya menjabat sebagai Kapolri. Karena itu, ia menyebut sudah menitipkan pesan kepada calon-calon Kapolri yang akan datang.
“Saya sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti,” ujar Listyo.
Desk Ketenagakerjaan merupakan pusat layanan terpadu Polri yang dibentuk untuk mengawal berbagai persoalan ketenagakerjaan. Layanan tersebut diluncurkan pada 20 Januari 2025 atas inisiatif Listyo.
Menurut Listyo, keberadaan desk tersebut penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi pekerja tetap mendapatkan perhatian dan pendampingan.
Namun, ia memberikan peringatan dengan gaya yang cukup tidak biasa.
Sudah Pensiun, Masih Mau Turun Demo
Listyo mengatakan dirinya tidak akan tinggal diam jika setelah pensiun Desk Ketenagakerjaan justru tidak bekerja secara optimal.
“Saya sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti kalau saya sudah pensiun. Kalau Desk Ketenagakerjaan itu gak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo, setuju ya?,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Listyo sembari menunjukkan keyakinannya bahwa Desk Ketenagakerjaan tetap akan dipertahankan oleh institusi Polri.
“Saya yakin teman-teman juga akan menunjukkan bahwa Desk Ketenagakerjaan akan selalu ada, dari keinginan institusi Polri untuk terus bersama mendampingi teman-teman buruh,” imbuhnya.
Revisi UU Cipta Kerja Jadi Perhatian
Selain keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan, Listyo juga menyoroti proses revisi UU Cipta Kerja yang memiliki tenggat penyelesaian pada 30 Oktober 2026.
Ia memahami adanya keresahan di kalangan pekerja terkait proses revisi tersebut. Karena itu, Listyo menilai buruh perlu ikut mengawal pembahasannya.
“Ya, kami juga tentunya menyadari dan memahami keresahan dari rekan-rekan buruh sehingga kemudian ini harus dikawal ketat, kan begitu tadi,” ucapnya.
Bagi Listyo, menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi merupakan hal yang dapat dilakukan buruh. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban.
“Saya selalu sampaikan langkah konstruktif sudah dibangun dari awal. Saya pesan semua dilaksanakan dalam koridor yang tertib, konstruktif, kalaupun besar juga harus tertib,” pungkasnya.
Pesan Listyo pun cukup jelas: pergantian Kapolri di masa depan diharapkan tidak menghapus komitmen terhadap persoalan ketenagakerjaan. Bahkan, jika desk yang ia gagas tersebut berhenti bekerja optimal, ia mengaku siap berganti posisi—dari orang nomor satu di Korps Bhayangkara menjadi orang yang ikut memimpin aksi di jalan.
