PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam ditunjuk sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditepis pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan informasi yang beredar di media sosial tersebut tidak benar. Ia juga membantah adanya penugasan khusus kepada Haji Isam untuk memimpin penanganan karhutla.
“Nggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu,” kata Prasetyo saat ditemui di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Isu Haji Isam Jadi Koordinator Karhutla Beredar di Media Sosial
Sebelumnya, informasi mengenai penunjukan Haji Isam ramai diperbincangkan di media sosial.
Salah satu unggahan di platform X menyebut Haji Isam mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan karhutla.
Namun, Prasetyo memastikan narasi tersebut keliru.
Menurutnya, pemerintah memang meminta berbagai pihak ikut berkontribusi dalam menghadapi persoalan karhutla. Akan tetapi, tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator khusus.
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” ungkapnya.
Dengan demikian, pemerintah membedakan antara keterlibatan berbagai pihak dalam membantu penanganan karhutla dengan kewenangan resmi sebagai koordinator penanganan bencana tersebut.
Karhutla Indonesia Capai 72.798 Hektare
Di tengah munculnya isu tersebut, persoalan karhutla memang masih menjadi perhatian pemerintah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total area yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai 72.798 hektare.
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari pada Sabtu (22/8/2026).
Kalimantan Barat tercatat sebagai provinsi dengan luas karhutla terbesar. Berdasarkan data BNPB, luas wilayah yang terdampak karhutla di Kalimantan Barat mencapai 38.310 hektare.
Penanganan di wilayah tersebut juga melibatkan ribuan personel. Sebanyak 10.010 petugas telah dikerahkan untuk membantu upaya pemadaman api di Kalimantan Barat.
Besarnya luasan wilayah yang terdampak membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi berbagai pihak. Namun, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan berbagai unsur dalam membantu penanganan tidak berarti ada penunjukan individu tertentu sebagai koordinator nasional.
Pemerintah pun meminta masyarakat lebih cermat menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama kabar mengenai penugasan pejabat atau tokoh tertentu dalam penanganan karhutla.
