PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri memberhentikan Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution melalui mekanisme Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) mendapat dukungan dari Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI).
DPP KNPI menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian, khususnya ketika muncul persoalan serius yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Ketua Departemen Ketahanan Nasional DPP KNPI, Sandri Rumanama, menegaskan bahwa keputusan PTDH terhadap Ahrie Sonta patut diapresiasi. Ia memandang tindakan tegas melalui mekanisme kode etik merupakan langkah yang tepat dalam merespons perkara tersebut.
“Saya rasa tepat jika di PDTH, kita apresiasi itu,” ucapnya, Rabu (11/11)
Ahrie Sonta diketahui dijatuhi sanksi PTDH dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut persoalan kewenangan, profesionalitas, serta kepatuhan aparat terhadap aturan hukum.
Sandri Rumanama, yang juga merupakan Founder lembaga kajian kontra narasi, mengatakan persoalan tersebut semestinya menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh aparat penegak hukum. Ia mengingatkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada aparat negara bukan untuk digunakan secara sembarangan, terlebih jika bertentangan dengan prinsip konstitusi.
Ia juga memberikan perhatian terhadap kerja tim KKEP Polri yang menangani perkara tersebut. Tim dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komisaris Jenderal Polisi Rudi Darmoko, sebagai Ketua Tim KKEP.
Adapun Irjen Pol Roma Hutajulu bertugas sebagai Wakil Ketua Tim. Sementara jajaran anggotanya terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Menurut Sandri, keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Polri dalam tim tersebut memperlihatkan keseriusan institusi dalam menangani persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Ini bukti komitmen dan tekad yang kuat Polri dalam menyikapi persoalan ini kita beri dukungan penuh kepada tim bekerja secara profesional dan proporsional,” tuturnya.
Sandri berharap penanganan perkara tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap anggota Polri bertanggung jawab atas penggunaan kewenangannya.
Baginya, ketegasan dalam menegakkan kode etik bukan semata-mata persoalan pemberian sanksi kepada individu, melainkan juga bagian dari upaya menjaga marwah institusi kepolisian.
DPP KNPI pun menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan kode etik yang dilakukan secara profesional dan proporsional. Langkah tersebut dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
