PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Urusan tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara tampaknya belum selesai. Di tengah penyidikan dugaan korupsi pertambangan yang berlangsung selama 2013–2025, muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang membekingi bisnis Arif Kurniawan alias AK, sosok yang disebut sebagai raja nikel.
Namun, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mau melangkah terlalu jauh. Informasi tersebut masih ditelusuri dan belum menjadi bagian dari pengusutan resmi terhadap dugaan keterlibatan Listyo.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Kuntadi, mengatakan penyidik masih mengumpulkan berbagai informasi untuk mendalami persoalan tersebut.
“Kita masih mendalami,” ujar Kuntadi kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Kuntadi juga menjelaskan bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara belum sampai pada pengusutan dugaan mantan Kapolri tersebut.
“Belum sampe ke sana. Kita masih mendalami semua,” katanya.
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan Listyo menjadi pihak yang melindungi aktivitas bisnis Arif belum dapat dipastikan kebenarannya. Kejagung masih memusatkan penelusuran terhadap berbagai informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Arif Kurniawan Belum Ditemukan, Statusnya Masih Saksi
Persoalan lain yang juga belum menemui titik terang adalah keberadaan Arif Kurniawan.
Kejagung masih berupaya mengetahui lokasi sosok yang disebut sebagai raja nikel tersebut. Bahkan, koordinasi dengan pihak keimigrasian telah dilakukan untuk membantu melacak kemungkinan keberadaannya di luar negeri.
Meski demikian, penyidik belum bisa memastikan posisi Arif saat ini.
Kejagung juga menegaskan bahwa Arif belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkara dugaan korupsi pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara, statusnya masih sebagai saksi.
Artinya, meskipun namanya menjadi perhatian dalam pengusutan perkara ini, belum ada penetapan status hukum yang menjadikannya tersangka.
Satgas PKH Kembali Ambil Alih Kawasan Hutan
Di luar proses penyidikan Kejagung, aktivitas perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif juga menjadi perhatian pemerintah.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya kembali mengambil alih kawasan hutan yang diduga dikuasai secara ilegal oleh sejumlah perusahaan terafiliasi dengan Arif.
Keputusan penertiban tersebut merupakan arahan pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.
Sasarannya bukan hanya satu perusahaan. Penertiban diarahkan terhadap sejumlah badan usaha yang diduga memiliki hubungan atau berada dalam kendali Arif, termasuk jaringan bisnisnya di berbagai daerah di Indonesia.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan melalui penertiban yang menyeluruh dan terkoordinasi.
Menurut Barita, tindakan itu menyasar penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan yang diduga berlangsung tanpa dasar hukum.
Langkah Satgas PKH tersebut menambah dimensi lain dalam persoalan bisnis pertambangan dan penguasaan kawasan hutan yang dikaitkan dengan jaringan usaha Arif.
Sementara itu, proses hukum di Kejagung masih berjalan. Dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, masih berada pada tahap pendalaman dan belum menjadi kesimpulan penyidikan.
