PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki pembahasan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 120 anggota DPR diklaim telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh perwakilan dari delapan fraksi.
Pimpinan DPR menerima perwakilan anggota lintas fraksi pengusul HMP dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa. Turut hadir Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam pertemuan itu, Saan menjelaskan bahwa DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan sejumlah hak dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD),” katanya saat membuka pertemuan.
Menurut Saan, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi DPR untuk mengajukan HMP apabila terdapat dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan.
Usai penjelasan pimpinan DPR, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan jumlah anggota yang mendukung usulan tersebut.
Berdasarkan pemaparan dalam pertemuan, Fraksi Partai NasDem menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 69 anggota. Disusul Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 13 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Saan menyampaikan bahwa berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani, jumlah pengusul HMP mencapai 120 orang yang berasal dari delapan fraksi.
“Berdasarkan penyampaikan dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang.dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
HMP Memiliki Landasan Konstitusional
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap resmi terhadap persoalan kenegaraan. Penggunaannya diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya.
Dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat sejumlah kondisi yang menjadi dasar pengajuan HMP.
Pertama, kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Kedua, tindak lanjut atas pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket yang sebelumnya telah digunakan DPR.
Ketiga, dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden. Pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Meski demikian, usulan HMP tidak secara otomatis membuat Gibran Rakabuming Raka diberhentikan dari posisi Wakil Presiden. Proses pemakzulan harus melalui tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, termasuk proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Menanggapi perkembangan tersebut, Saan memastikan bahwa usulan yang telah disampaikan akan diproses berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme kelembagaan DPR.
“Terhadap usulan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Saan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa usulan penggunaan HMP terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih harus melewati prosedur yang berlaku sebelum dapat berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya.
