PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri laki-laki di bawah umur di sebuah pondok pesantren kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, mencuat ke publik. Seorang pimpinan pondok pesantren berinisial MF dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan keterlibatan dalam perkara tersebut.
Kasus ini mendapat perhatian Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Jakarta Selatan. Melalui tim kuasa hukumnya, badan yang berada di bawah naungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tersebut mendesak aparat kepolisian segera mengusut laporan dan mempertimbangkan penahanan terhadap terlapor.
Dalam siaran pers tertanggal 14 November 2026, BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan mengungkap dugaan peristiwa tersebut berlangsung selama enam bulan, yakni sejak November 2025 hingga Mei 2026.
Para korban disebut merupakan santri laki-laki yang masih berusia di bawah umur ketika dugaan kekerasan seksual itu terjadi. Sementara MF disebut memiliki posisi sebagai pimpinan pondok pesantren tempat para korban menimba ilmu.
Perkara tersebut telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui dua laporan polisi, masing-masing bernomor STTLP/B/8730/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA dan STTLP/B/8733/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Diduga Dipanggil ke Rumah pada Malam hingga Dini Hari
Dalam kronologi yang disampaikan BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan, dugaan kekerasan seksual tersebut disebut berlangsung setelah kegiatan pembelajaran malam selesai.
Terlapor diduga memanggil para santri untuk datang ke kediamannya. Pemanggilan itu disebut berlangsung dalam rentang waktu sekitar pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB.
Para korban awalnya diminta memijat tubuh terlapor. Namun, berdasarkan keterangan dalam siaran pers, aktivitas tersebut diduga berlanjut menjadi tindakan seksual.
Terlapor disebut melakukan kontak fisik pada bagian intim korban dengan dalih memberikan contoh pijatan. Bahkan, tangan korban diduga diarahkan ke alat kelamin terlapor hingga terjadi pengeluaran cairan dari organ intim tersebut.
Tim kuasa hukum menyebut tindakan yang dilaporkan itu bukan peristiwa tunggal. Dugaan perbuatan serupa diklaim terjadi berulang selama periode November 2025 hingga Mei 2026.
Atas dugaan tersebut, para korban disebut mengalami kerugian akibat tindakan yang dilaporkan. Tim kuasa hukum menilai persoalan ini harus ditangani secara serius karena menyangkut keselamatan anak di lingkungan pendidikan.
BBHAR PDI Perjuangan Desak Polisi Segera Bertindak
BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan menyoroti hubungan antara terlapor dan para korban. Sebagai pimpinan pesantren, terlapor disebut memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam lingkungan pendidikan tempat para santri tinggal dan belajar.
Menurut tim kuasa hukum, lembaga pendidikan keagamaan semestinya menjadi tempat yang memberikan rasa aman, perlindungan, serta pembinaan kepada anak-anak.
Mereka meminta kepolisian mengusut dugaan perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk memastikan perlindungan terhadap para korban selama proses hukum berlangsung.
“Kami mendorong penegak hukum segera memproses dan menahan (terlapor) terduga pelaku sampai adanya Kepastian Hukum bagi para korban,” demikian pernyataan tim kuasa hukum BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan dalam siaran persnya.
Selain meminta proses hukum segera berjalan, tim kuasa hukum juga mendorong agar terlapor dijatuhi hukuman maksimal dan pemberatan hukuman apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lima Advokat Tangani Perkara
Dalam penanganan perkara ini, tim kuasa hukum BBHAR PDI Perjuangan Jakarta Selatan terdiri dari lima advokat, yakni Salman Alfarisi, S.H., M.H., Farid Hasyim Lubis, S.H., Sumitro Engkeng, S.H., Chala A Situmeang, S.H., CLA, serta Supriyadi, S.H.
Tim tersebut menyatakan akan mendorong agar laporan yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya mendapatkan penanganan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
