PRABAINSIGHT.COM, KABUPATEN BEKASI – Transparansi pemindahtanganan barang milik daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, kembali diuji menyusul mencuatnya dugaan pelanggaran prosedur, dalam penjualan material bekas pembongkaran Gedung eks SDN 01 Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan.
Persoalan tata kelola aset yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), itu kini resmi bergulir ke ranah penegakan hukum.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (DPP LSM KOMPI), telah menyerahkan Laporan Informasi bernomor 010/LI/DPP.LSM-KOMPI/11/2026, kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Kabupaten Bekasi pada Kamis (12/11/2026).
Kepolisian didesak menginvestigasi potensi kerugian keuangan negara, serta menguji kepatuhan transaksi tersebut terhadap Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.
Tak hanya menggandeng aparat penegak hukum, Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), turut diminta mengaudit kewajaran nilai jual material sekolah tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP LSM KOMPI, Diego Sadewo, menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan wujud kontrol publik, agar pengelolaan aset daerah berjalan akuntabel tanpa bermaksud mendahului pembuktian hukum.
“Kami tidak ingin membangun opini bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum ada hasil pemeriksaan dari lembaga yang berwenang. Namun, apabila seluruh prosesnya memang sesuai aturan, pemerintah daerah harus berani membuka dokumen kepada publik. Aset daerah adalah milik publik sehingga setiap rupiah yang menjadi hak daerah wajib dipertanggungjawabkan,” kata Diego dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Langkah hukum tersebut berawal dari telaah dokumen Perjanjian Jual Beli Material Hasil Bangunan SDN Sukaresmi 01 Nomor 000.2.3.2/2015/BPKD.4/2026 tertanggal 3 November 2026.
Dalam kontrak itu, DPP LSM KOMPI menyoroti dua kejanggalan krusial, yakni mekanisme penjualan aset daerah tanpa melalui lelang serta penunjukan pihak pembeli yang berstatus perorangan.
Selain keabsahan kewenangan pejabat yang menandatangani perjanjian, Diego juga mempertanyakan legalitas serta metode kerja Tim Penilai Barang Milik Daerah dalam menaksir harga material bongkaran agar tidak memicu kebocoran penerimaan kas daerah.
“Kami meminta dokumen penilaian dibuka dan diperiksa secara objektif. Siapa tim penilainya, bagaimana komposisinya, apa dasar penunjukannya, serta apakah hasil taksiran tersebut benar-benar mencerminkan nilai wajar material yang dijual,” tegasnya.
DPP LSM KOMPI memastikan akan terus mengawal proses penyelidikan di Polres Metro Kabupaten Bekasi maupun audit pengawasan internal daerah hingga terungkap kejelasan hukum atas dugaan penyimpangan aset pendidikan tersebut.
