PRABA INSIGHT – Jakarta – Kalau biasanya berita soal ekspor-impor itu cuma bikin dahi berkerut, kali ini kabar dari Tanjung Priok justru bikin dada agak lega. Soalnya, Polri baru saja berhasil membongkar pelanggaran ekspor produk turunan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 87 kontainer di TPS Multi Terminal Indonesia NPCT Common Area, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).
Kabar ini langsung disambut hangat oleh Wakil Ketua Umum PB SEMMI, Sandri Rumanama, yang juga menjabat sebagai Direktur Haidar Alwi Institut. Menurutnya, langkah Polri di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo bukan sekadar pencitraan atau seremonial semata, tapi betul-betul bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran ekspor.
“Keberhasilan Polri membongkar kasus ekspor turunan CPO 87 kontainer ini bukti nyata, bahwa Polri ada di garda terdepan menyelamatkan negara dari ulah pengusaha gelap,” tegas Sandri.
Sandri nggak main-main memuji. Menurutnya, kerja Polri kali ini bukan cuma urusan hukum, tapi juga menjaga wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat. “Negara ini nggak bisa dikendalikan oleh pengusaha kotor yang main curang demi untung,” lanjutnya dengan nada keras.
Bagi Sandri, keberhasilan ini juga jadi “peringatan dini” buat para pengusaha nakal yang doyan cari jalan belakang. “Apa yang dilakukan Polri ini adalah pesan bagi para pengusaha kotor: kejahatan yang merugikan keuangan negara bakal berhadapan langsung dengan penegak hukum. Ini warning keras, kalau mau untung ya jangan sambil nyolong,” ujarnya.
Sandri juga memberikan apresiasi khusus untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit, yang menurutnya mampu menerjemahkan arahan Presiden Prabowo dengan “bahasa kerja nyata” tanpa drama, tanpa banyak orasi.
“Apa yang menjadi arahan Presiden Prabowo langsung ditindaklanjuti Kapolri dengan aksi nyata. Pengungkapan kasus ekspor turunan CPO ini bukti kinerja Polri dalam menyelamatkan uang negara,” kata Sandri.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sendiri menjelaskan bahwa Polri telah membentuk Satgas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo untuk mengurangi potensi kerugian negara.
“Alhamdulillah, sesuai arahan Bapak Presiden, kami membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk terus menekan potensi kebocoran keuangan negara,” ujar Sigit saat konferensi pers bersama DJBC, DJP Kemenkeu, dan Satgassus Polri.
Setelah dibentuk, tim Satgassus langsung tancap gas. Mereka berkolaborasi dengan berbagai lembaga, melakukan pendalaman terhadap sejumlah perusahaan yang dicurigai melakukan pelanggaran. Salah satunya, PT MMS, yang terdeteksi mengalami lonjakan ekspor sebesar 278 persen dibanding tahun sebelumnya angka yang bikin alis siapa pun terangkat.
“Hasil kerja sama dengan Bea Cukai menunjukkan adanya anomali besar. Setelah kami cek lebih dalam, ternyata produk yang diekspor berisi campuran turunan sawit yang tidak sesuai dengan komoditas bebas pajak,” ungkap Sigit.
Dari hasil penyelidikan dan uji laboratorium di tiga tempat berbeda, Polri berhasil mengamankan 87 kontainer yang diduga melakukan pelanggaran ekspor. “Dan Alhamdulillah, semua ini hasil sinergi bersama Bea Cukai dan pihak terkait,” tandas Sigit.
Dengan kata lain, kalau ekspor 87 kontainer sawit ilegal itu dibiarkan lolos, bisa jadi keuangan negara bocor seperti ember bolong. Tapi berkat gerak cepat Polri, kali ini negara bisa sedikit bernapas lega dan para “pengusaha kotor” mungkin harus mulai berhitung ulang sebelum bermain api dengan hukum. (Van)
