PRABA INSIGHT – JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kelihatannya sedang punya urusan yang cukup serius. Bayangkan saja, ada kabar bahwa Rp 4,17 triliun duit milik Pemprov Jabar katanya ngendon alias diam saja di bank. Jumlahnya bukan main kalau uang itu dibentuk menjadi tembok bata, mungkin bisa bikin pagar keliling satu provinsi.
Tapi Dedi nggak mau asal percaya. Ia bilang bakal ngecek langsung ke Bank Indonesia (BI) buat memastikan kabar itu benar atau cuma gosip fiskal belaka.
“(Habis dari Kemendagri) ke BI, ya kita harus menanyakan kan. Kalau saya sih berharapnya benar Rp 4,1 (triliun). Ya kan, kalau benar saya dapat tambahan lagi tuh uang lebih kan, tapi konsekuensinya seluruh pejabat saya, saya berhentikan,” kata Dedi ke awak media di Kemendagri, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Yap. Kalau benar uang itu memang ada, Dedi senang. Tapi kalau ternyata para pejabatnya nggak lapor soal duit sebanyak itu? Siap-siap aja, katanya, semua bakal diberhentikan.
“Ya karena dia bohong sama saya, kan sederhana,” ucapnya enteng tapi menusuk.
Dedi dan urusan data yang (katanya) selalu update
Dedi menegaskan, data keuangan Pemprov Jabar yang ia pegang itu selalu sinkron dengan data di Kemendagri. Bahkan, katanya, laporan keuangan daerah disetor tiap hari. Jadi, kalau tiba-tiba muncul angka Rp 4 triliun lebih di rekening daerah, ya wajar kalau beliau heran.
“Makanya kan data dari BI ini sumber datanya dari mana gitu loh. Kalau saya sih senang aja kalau memang ada Rp 4,1 T, gitu loh,” kata Dedi sambil senyum-senyum, mungkin separuh antara harapan dan rasa penasaran.
Purbaya: “Periksa aja sendiri, Pak Gubernur”
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang jadi sumber awal kabar ini, santai aja. Ia menjelaskan kalau data itu memang berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia, bukan dari kantornya langsung. Sistem itu, katanya, tiap minggu atau bahkan tiap hari dapat laporan dari bank-bank soal duit siapa yang lagi nongkrong di rekening mereka.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau dia mau periksa, periksa aja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali. Itu seperti itu datanya. Dan di situ ada flag, ada contrengan nih punya siapa, punya siapa. Punya Pemda depositonya jenisnya apa, giro dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tegas Purbaya di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10).
Kalimat terakhir itu kayak sindiran halus tapi berbobot. Intinya, kalau mau tahu duit itu benar-benar ada atau nggak, ya tanya langsung ke BI, jangan ke Menkeu.
Kalau benar ada uangnya, rakyat Jabar bisa tersenyum
Kalau mau dilihat dari sisi positif, andai benar duit Rp 4,17 triliun itu memang milik Pemprov Jabar dan belum dipakai, ya bagus juga. Artinya, ada tambahan amunisi buat pembangunan. Tapi di sisi lain, kalau benar uang segitu banyaknya “nganggur” di bank, publik juga berhak nanya: kenapa belum diserap?
Nah, di sinilah Dedi mencoba tampil beda. Ia nggak mau ikut-ikutan drama saling lempar tanggung jawab antar lembaga. Langsung aja dicek ke BI. Sikap ini, kalau mau jujur, cukup jarang muncul dari kepala daerah. Biasanya sih, pejabat lebih suka membela diri dulu baru cari tahu.
Tapi Dedi malah santai, “Kalau benar uangnya ada, saya malah senang. Tapi kalau nggak, berarti ada yang harus kita benahi.”
Bukan cuma soal angka, tapi soal kejujuran
Ucapan Dedi yang mau “memecat semua pejabat” mungkin terdengar keras, tapi di balik itu sebenarnya ada pesan penting: soal kejujuran birokrasi. Dalam pemerintahan, data keuangan bukan cuma angka—tapi cermin seberapa jujur dan transparan mesin birokrasi bekerja.
Kalau memang benar ada dana yang belum dilaporkan, berarti sistem informasi keuangan daerah masih bocor. Tapi kalau ternyata kabar itu salah, berarti Pemprov Jabar sudah di jalur yang benar, dan Dedi bisa menepuk dada sambil bilang, “Tuh kan, saya nggak bohong.”
Dalam politik, punya Rp 4 triliun atau nggak punya Rp 4 triliun, sama-sama ujian. Bedanya, yang satu soal duit, yang satu soal integritas. (Van)
