Menu ✖

Breaking News

Nasional

DPP Gencar Minta Gubernur Segera Bantu Warga Terdampak ISPA: Bagikan Saja Rp30 Miliar Banpres ke Masyarakat

badge-check

DPP Gencar meminta Gubernur segera membantu warga yang terdampak ISPA serta mendorong penyaluran Rp30 miliar Banpres untuk masyarakat yang membutuhkan.(Istimewa) Perbesar

DPP Gencar meminta Gubernur segera membantu warga yang terdampak ISPA serta mendorong penyaluran Rp30 miliar Banpres untuk masyarakat yang membutuhkan.(Istimewa)

PRABAINSIGHT.COM – PALEMBANG – Karhutla di Sumatera Selatan masih berlangsung. Namun, persoalan yang kini semakin mendesak bukan hanya api dan asap, melainkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 29.969 kasus ISPA sepanjang 30 Agustus hingga 19 September 2026. Bahkan dalam dua pekan terakhir, jumlah kasus menembus 10 ribu per pekan, yakni 10.126 kasus pada 6–12 September dan 10.020 kasus pada 13–19 September.

Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa dampak asap karhutla telah menjadi persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret.

Ketua Umum DPP GENCAR Indonesia, Charma Afrianto, S.E., menyarankan agar dana Bantuan Presiden (Banpres) Rp30 miliar untuk penanganan karhutla juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak, khususnya warga yang mengalami ISPA.

“Kalau kasus ISPA sudah mencapai sekitar 10 ribu per minggu, masyarakat yang sakit harus menjadi perhatian. Penanganan karhutla jangan hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat yang menghirup asap,” ujar Charma.

Menurutnya, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran tersebut sesuai ketentuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, pemeriksaan warga terdampak, ketersediaan obat, perlindungan kelompok rentan, serta kebutuhan medis lainnya.

Charma juga meminta Gubernur Sumatera Selatan tidak perlu khawatir terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, penggunaan anggaran publik memang harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan takut diperiksa BPK. Kalau digunakan sesuai aturan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, justru pemeriksaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan karhutla harus dilihat dari dua sisi: memadamkan sumber asap dan melindungi masyarakat yang terdampak asap.

Sebab, ketika puluhan ribu warga mulai terserang ISPA, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak titik api yang berhasil dipadamkan. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan dan kualitas udara segera dipulihkan.

“Yang kita hadapi bukan hanya api, tetapi masyarakat yang setiap hari menghirup asap. Mereka membutuhkan kehadiran negara,” tegas Charma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Heboh Sidang Bea Cukai: Eks Pejabat Protes Dijuluki ‘Decong’

19 Sep 2026 - 18:26 WIB

Heboh Sidang Bea Cukai: Eks Pejabat Protes Dijuluki ‘Decong’

Streamlining PDSI-Elnusa Jadi Sorotan, SP FKPPA Ingatkan Pentingnya Kendali Negara

17 Sep 2026 - 21:07 WIB

Streamlining PDSI-Elnusa Jadi Sorotan, SP FKPPA Ingatkan Pentingnya Kendali Negara

Ketum APROPI Yanurius Ucapkan Selamat ke Mentan Amran: Layak Jadi Menteri Berkinerja Terbaik

16 Sep 2026 - 09:37 WIB

Ketum APROPI Yanurius Ucapkan Selamat ke Mentan Amran: Layak Jadi Menteri Berkinerja Terbaik

Sandri Rumanama Yakin Polri Tindak Pelaku Karhutla, 72 Orang Jadi Tersangka

10 Sep 2026 - 12:01 WIB

Sandri Rumanama Yakin Polri Tindak Pelaku Karhutla, 72 Orang Jadi Tersangka

Lima Wartawan Hilang Kontak Saat Liput Erupsi Anak Krakatau, Basarnas Kerahkan Tim SAR

8 Sep 2026 - 21:35 WIB

Lima Wartawan Hilang Kontak Saat Liput Erupsi Anak Krakatau, Basarnas Kerahkan Tim SAR
Trending di Nasional