PRABA INSIGHT-Optimisme itu seperti bensin buat mesin tanpa itu, kendaraan bernama negara bakal tersendat di tengah jalan. Begitulah kira-kira pesan yang disampaikan R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, ketika bicara soal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan dukungan 58,59 persen suara rakyat, ia menilai mandat ini adalah “modal jumbo” untuk menggenjot ekonomi, politik, dan keamanan nasional.
Menurut Haidar, kuncinya ada di kekompakan. Bukan cuma di internal kabinet, tapi juga antar aparat keamanan, penegak hukum, dan lembaga negara. “Kita harus kawal pemerintahan ini dengan nasionalisme yang rasional. Artinya, bukan sekadar membela, tapi memastikan semua kebijakan berpihak pada rakyat dan kejayaan bangsa,” ujarnya.
TNI–Polri: Dua Penjaga Stabilitas, Dua Peran Berbeda
Haidar menekankan bahwa tidak ada pembangunan yang langgeng tanpa stabilitas keamanan. Di situlah TNI dan Polri menjadi dua garda penting. TNI fokus menjaga kedaulatan dari ancaman luar, sementara Polri mengurus keamanan sehari-hari rakyat.
Di bawah komando Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri dianggap sudah melangkah jauh dari sekadar jargon Presisi. Mulai dari digitalisasi pembuatan SIM dan SKCK, sistem pengaduan terpadu, hingga patroli siber melawan kejahatan digital, semuanya dibuat nyata.
Tak hanya itu, Polri juga berhasil menjaga keamanan di event besar: Pemilu, turnamen olahraga internasional, sampai perayaan keagamaan. “Kapolri memimpin dengan ketenangan, sistem yang jelas, dan pendekatan humanis. Pembenahan internal yang ia lakukan itu modal penting untuk kepercayaan publik,” kata Haidar.
Di sisi lain, TNI tetap jadi benteng yang memastikan gangguan eksternal tidak mengacak-acak rumah tangga dalam negeri. Kolaborasi TNI–Polri di lapangan, mulai dari patroli perbatasan hingga operasi bersama, membuat pemerintah bisa fokus berlari di jalur pembangunan.
KPK: Bukan Sekadar Pemburu Koruptor, tapi Penjaga Pondasi Keamanan
Bagi Haidar, keamanan tak cuma diukur dari minimnya kriminal, tapi juga dari bersihnya pengelolaan negara. Di sinilah KPK jadi vital. “KPK yang independen memastikan anggaran negara kembali ke rakyat. Kalau hukum ditegakkan konsisten, kepercayaan publik naik, investasi masuk, potensi konflik turun,” ujarnya.
Ia menekankan, pemberantasan korupsi yang terukur adalah “sarana damai jangka panjang”. Koordinasi erat KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dinilainya akan mempercepat proses hukum, mencegah tumpang tindih perkara, dan memberi efek jera lebih kuat.
Sinergi Lembaga: Persatuan yang Bekerja, Bukan Cuma Dinyanyikan
Menurut Haidar, TNI, Polri, dan KPK akan lebih efektif kalau semua lembaga negara punya visi sama. Peran Jaksa Agung dalam memastikan peradilan transparan, MA dan MK menjaga konstitusi, hingga BPK dan BPKP mengawasi anggaran, semuanya adalah bagian dari mesin besar bernama kedaulatan.
“Persatuan bukan sekadar slogan. Harus ada kerja sama konkret demi rakyat,” tegasnya.
Ia memuji langkah Presiden Prabowo yang membuka dialog dengan purnawirawan, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk meredam polarisasi politik. Kolaborasi lintas lembaga ini, menurutnya, adalah asuransi stabilitas sekaligus akselerator kemajuan.
“Kalau semua jalur keamanan, hukum, dan pengawasan anggaran bersatu, pemerintah bisa berlari tanpa tersandung. Itu yang akan menjaga stabilitas dan mendorong kemajuan,” pungkas Haidar.
