Menu ✖

Breaking News

News

Nama Kasat Reskrim Polres Siak Masuk Pengaduan, LSM ABRI Desak Divpropam Mabes Polri Bertindak!

badge-check

LSM ABRI Riau kembali menggelar aksi di Mabes Polri. Mereka membawa tujuh tuntutan dan mendesak Divpropam mengusut dugaan aktivitas ilegal di Siak.(istimewa/HO) Perbesar

LSM ABRI Riau kembali menggelar aksi di Mabes Polri. Mereka membawa tujuh tuntutan dan mendesak Divpropam mengusut dugaan aktivitas ilegal di Siak.(istimewa/HO)

PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Penanganan sejumlah dugaan aktivitas ilegal di Kabupaten Siak, Riau, kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Swadaya Masyarakat Abdi Lestari (DPW LSM ABRI) Provinsi Riau mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk kedua kalinya, Rabu (18/11/2026).

Dalam demonstrasi lanjutan tersebut, massa meminta Kapolri menginstruksikan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) melakukan pemeriksaan terhadap laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dikaitkan dengan aktivitas sejumlah pihak di wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau.

Aksi yang dikoordinatori Antonio Hasibuan itu membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Isu yang disampaikan meliputi dugaan tambang galian C tanpa izin, pembalakan liar, perdagangan CPO hasil pencurian, penyalahgunaan BBM bersubsidi, hingga aktivitas perjudian gelanggang permainan atau Gelper.

LSM ABRI menilai persoalan tersebut tidak cukup ditangani dengan menindak pelaku yang berada di lapangan. Mereka meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang terlibat, pihak yang menikmati keuntungan, serta dugaan keterlibatan aparat apabila ditemukan bukti yang mendukung.

Nama Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais, turut disebut dalam materi pengaduan yang dibawa organisasi tersebut. LSM ABRI meminta Divpropam mendalami dugaan yang diarahkan kepadanya, termasuk kemungkinan pembiaran atau perlindungan terhadap aktivitas ilegal yang mereka laporkan.

Koordinator Lapangan, Antonio Hasibuan, menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Mabes Polri bukan sekadar menyampaikan protes, melainkan meminta kepastian bahwa laporan yang telah disampaikan mendapatkan perhatian institusi kepolisian.

“Ini merupakan aksi kami yang kedua di Mabes Polri. Kami datang bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk menagih keseriusan penegakan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan,” tegas Antonio dalam orasinya.

Menurut Antonio, penegakan hukum harus mampu menjangkau seluruh mata rantai aktivitas ilegal. Dia meminta aparat tidak hanya berfokus pada orang yang menjalankan kegiatan di lapangan, tetapi juga mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga mengendalikan maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Dia berpandangan, pengusutan secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan ketika terdapat bukti keterlibatan dalam suatu perkara.

Lima Dugaan Aktivitas Ilegal Diminta Diusut

Dalam demonstrasi tersebut, LSM ABRI membawa beberapa persoalan yang menurut mereka membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Pertama, dugaan kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kedua, dugaan pembalakan liar atau illegal logging. Ketiga, dugaan pencurian dan perdagangan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) secara ilegal.

Selain itu, mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan praktik perjudian Gelper.

Khusus mengenai Gelper, massa menyampaikan adanya dugaan perputaran uang hingga miliaran rupiah setiap bulan. Informasi tersebut diminta untuk ditelusuri lebih lanjut, termasuk mengenai pengelola, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga mendapatkan keuntungan.

LSM ABRI mengaku telah membawa sejumlah informasi dan dokumen kepada Mabes Polri sebagai bahan awal untuk pemeriksaan. Mereka meminta seluruh materi pengaduan diperiksa secara objektif dan tidak berhenti sebatas penerimaan laporan.

Tujuh Desakan yang Disampaikan kepada Mabes Polri

Untuk mendorong tindak lanjut atas laporan tersebut, DPW LSM ABRI Riau menyampaikan tujuh tuntutan kepada Kapolri.

  1. Meminta Divpropam Mabes Polri menindaklanjuti pengaduan mengenai dugaan pelanggaran oleh oknum anggota Polri di wilayah Polda Riau, khususnya Polres Siak.
  2. Mendorong pemeriksaan menyeluruh atas dugaan pembiaran atau perlindungan terhadap aktivitas pertambangan galian C ilegal.
  3. Meminta pengusutan praktik illegal logging, termasuk penelusuran jaringan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
  4. Mendesak pengungkapan dugaan pencurian serta perdagangan CPO ilegal dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
  5. Meminta penyelidikan terhadap dugaan perjudian Gelper, termasuk pihak yang diduga berperan sebagai pengelola, pemodal, dan penerima keuntungan.
  6. Mendesak pemeriksaan terhadap AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais berdasarkan materi pengaduan yang disampaikan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran pidana maupun kode etik, mereka meminta penindakan sesuai aturan, termasuk PTDH jika memenuhi persyaratan hukum.
  7. Meminta Mabes Polri memberikan kepastian tindak lanjut pengaduan melalui proses yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

LSM ABRI menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong pengawasan internal kepolisian sekaligus memastikan laporan masyarakat ditangani sesuai prosedur.

Aspirasi Diterima Perwakilan Humas Mabes Polri

Dalam pelaksanaan demonstrasi, perwakilan massa diterima Ari Setyawan dari Humas Mabes Polri.

Ari menyampaikan bahwa aspirasi dan tuntutan yang dibawa LSM ABRI akan diteruskan kepada pimpinan untuk dipelajari dan ditindaklanjuti melalui Divpropam sesuai mekanisme yang berlaku.

Perwakilan Humas Mabes Polri juga mengapresiasi penyampaian aspirasi yang berlangsung tertib dan damai.

Setelah proses penyampaian tuntutan selesai, massa mengakhiri demonstrasi. Kegiatan tersebut berlangsung aman dan kondusif.

Siapkan Aksi Lanjutan Jika Tidak Ada Kejelasan

LSM ABRI menyatakan belum akan menghentikan pengawalan terhadap persoalan tersebut. Mereka berkomitmen memantau perkembangan pengaduan sampai mendapatkan kejelasan mengenai langkah yang diambil Mabes Polri.

Antonio Hasibuan bahkan membuka kemungkinan mengerahkan massa lebih besar dalam demonstrasi berikutnya apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak memperoleh tindak lanjut sesuai harapan.

Bagi organisasi tersebut, pengawasan terhadap institusi penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat. Mereka berharap laporan yang disampaikan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap fakta dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara menyeluruh.

LSM ABRI juga meminta agar penegakan hukum tidak dipengaruhi jabatan, kedudukan, ataupun kekuatan pihak tertentu. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran, menurut mereka, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Eksklusif: Bintang Hong Kong Josie Ho Ngaku ‘Ngebet’ Kolaborasi dengan Sineas Indonesia, Kagumi Kebebasan Film Horor Tanah Air

19 Nov 2026 - 12:41 WIB

Eksklusif: Bintang Hong Kong Josie Ho Ngaku ‘Ngebet’ Kolaborasi dengan Sineas Indonesia, Kagumi Kebebasan Film Horor Tanah Air

Dukung Budaya Hidup Sehat, Kemenimipas Raih Peringkat Pertama Kompetisi Kebugaran 2026

18 Nov 2026 - 14:15 WIB

Dukung Budaya Hidup Sehat, Kemenimipas Raih Peringkat Pertama Kompetisi Kebugaran 2026

Pangdam XXVI/Mataram Pimpin Upacara 17-an, Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian kepada Rakyat

17 Nov 2026 - 18:12 WIB

Pangdam XXVI/Mataram Pimpin Upacara 17-an, Tekankan Profesionalisme dan Pengabdian kepada Rakyat

Akuisisi Lisensi Resmi ‘Baku Hantam’, Putra Siregar Gandeng Paris Pernandes dan Rudy Golden Boy Bikin Ajang Tarung Untuk Tekan Tawuran

17 Nov 2026 - 01:31 WIB

Akuisisi Lisensi Resmi ‘Baku Hantam’, Putra Siregar Gandeng Paris Pernandes dan Rudy Golden Boy Bikin Ajang Tarung Untuk Tekan Tawuran

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sulsel ke TPPU, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

16 Nov 2026 - 16:46 WIB

Bareskrim Polri Kembangkan Kasus Penyalahgunaan BBM Subsidi di Sulsel ke TPPU, Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar
Trending di News