Menu

Mode Gelap
Blak-blakan! Sandri Rumanama Soroti Kesenjangan Maluku di Halal Bihalal Pemuda Timur Garuda Menggila di GBK! Indonesia Hajar Saint Kitts 4-0, Beckham Putra Jadi Bintang Gaduh Tahanan Yaqut, KPK Minta Maaf: Asep Sebut Kekecewaan Publik Adalah Dukungan RI Cari Sumber Minyak Baru di Tengah Krisis Hormuz, Bahlil: Jangan Tanya dari Mana Abdullah Kelrey Tantang KPK, Desak Pemeriksaan Puan Maharani dan Hapsoro Mobil Setan: Penumpang yang Tak Pernah Turun

News

Menhan Sjafrie Dikecam Aktivis: Pengamanan Kilang Minyak Disebut Tanpa Dasar Hukum

badge-check


					Aktivis GMNI Edgar Joshua Silalahi mengkritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang dinilai berlebihan dan tanpa dasar hukum dalam rencana pelibatan TNI menjaga kilang minyak, serta meminta Presiden Prabowo memberi teguran. Perbesar

Aktivis GMNI Edgar Joshua Silalahi mengkritik Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang dinilai berlebihan dan tanpa dasar hukum dalam rencana pelibatan TNI menjaga kilang minyak, serta meminta Presiden Prabowo memberi teguran.

PRABA INSIGHT – JAKARTA –  Drama baru muncul di panggung pertahanan nasional. Pernyataan Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin soal rencana TNI menjaga kilang minyak dan penambahan personel di tiga daerah membuat sebagian publik garuk kepala, sebagian lagi tepok jidat. Salah satunya: aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Edgar Joshua Silalahi.

Menurut Edgar, langkah Menhan itu bukan cuma over capacity, tapi juga over pede. Soalnya, kata dia, urusan pengamanan objek vital negara bukan wilayah bermain TNI.

“Ini negara masih menghormati supremasi sipil atau enggak? Pengamanan itu bukan ranah operasi TNI. Objek vital sudah punya security, dan ada polisi. Menhan jangan sembarangan dong ngatur negara,” ucap Edgar, dengan nada yang mungkin lebih tinggi ketimbang harga BBM.

Edgar juga menilai dalih Menhan bahwa pengamanan objek vital masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah klaim yang tidak ada landasan hukumnya.

“Enggak ada tuh dasar hukumnya. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI cuma 14 pasal, revisinya 16 pasal. Dan nggak satu pun menyebut objek vital atau kilang minyak sebagai bagian OMSP. Jadi ya… pernyataannya harus ditarik kembali,” tegas Edgar, yang kali ini tampaknya sudah mode hard mode.

Bukan berhenti di situ, Edgar juga mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menegur Menhan. Menurutnya, aroma militerisme mulai tercium dari cara-cara Menhan mengelola urusan sipil.

“Kami meminta Presiden Prabowo menegur Menteri Pertahanan. Jangan sampai negara ini dikelola dengan gaya militeristik. Kalau dibiarkan, pasti muncul gelombang protes dari rakyat,” ujarnya.

Edgar menambahkan, sejak Sjafrie menjabat sebagai Menhan, batas antara ranah sipil dan militer yang dulu jelas kini mulai keruh seperti kopi tubruk yang belum diaduk.

“Semangat reformasi yang selama ini jadi fondasi, sekarang mulai diganggu. Diskursus sipil vs militer yang sudah tuntas, malah dibuka lagi. Jadinya publik resah,” kata Edgar.

Intinya, menurut Edgar, apa yang awalnya cuma debat soal kewenangan, kini berubah jadi drama panjang tentang siapa boleh ngapain di negara ini. Dan sepertinya, ini baru episode pertama.(van)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Blak-blakan! Sandri Rumanama Soroti Kesenjangan Maluku di Halal Bihalal Pemuda Timur

28 Maret 2026 - 19:54 WIB

Gaduh Tahanan Yaqut, KPK Minta Maaf: Asep Sebut Kekecewaan Publik Adalah Dukungan

27 Maret 2026 - 12:11 WIB

RI Cari Sumber Minyak Baru di Tengah Krisis Hormuz, Bahlil: Jangan Tanya dari Mana

27 Maret 2026 - 09:05 WIB

Abdullah Kelrey Tantang KPK, Desak Pemeriksaan Puan Maharani dan Hapsoro

27 Maret 2026 - 08:09 WIB

Koalisi Sipil Desak Proses Hukum Kepala BAIS dan Peradilan Umum dalam Kasus Andrie Yunus

26 Maret 2026 - 08:20 WIB

Trending di News