PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau di negeri ini ada lomba “menenangkan publik dengan kata hoaks”, mungkin sudah ada juara bertahan. Tapi sayangnya, urusan yang satu ini bukan lomba ini soal duit negara dan kepercayaan orang banyak.
Ketua Bidang Politik dan Keamanan PP GPI, Abdullah Kelrey, tampaknya sudah kehabisan kesabaran. Ia melempar pernyataan yang nadanya nggak lagi pakai rem tangan: publik, katanya, tidak boleh terus-terusan “diredam” dengan label hoaks tanpa pembuktian yang terang benderang.
Desaknya jelas dan nggak pakai kode. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Ketua DPR RI, Puan Maharani, beserta suaminya, Hapsoro Sukmonohadi.
“Jangan sampai rakyat dibodohi dengan kata ‘hoaks’ lalu kasus hilang begitu saja. Kalau bersih, buka! Kalau ada dugaan, periksa! Ini uang negara, bukan mainan,” tegas Kelrey, Jumat (27/03/2026).
Masalahnya, ini bukan perkara receh yang bisa selesai dengan klarifikasi setengah halaman. Kelrey menyorot kasus korupsi BTS 4G Kominfo kasus yang sudah telanjur bikin publik mengernyit karena menyeret perusahaan yang dikaitkan dengan Hapsoro. Meski aparat bilang belum ada bukti keterlibatan langsung, publik telanjur bertanya: kenapa lingkar atas terasa kebal disentuh?
Nama Puan pun ikut “dipanggil pulang” oleh ingatan publik. Bayang-bayang kasus e-KTP kembali muncul, setelah dulu sempat disebut dalam persidangan oleh Setya Novanto. Memang, secara hukum tidak pernah berlanjut. Tapi seperti utang yang belum lunas, nama itu terus muncul di kepala orang-orang yang belum dapat jawaban.
Belum selesai di situ, isu Dana Alokasi Khusus (DAK) ikut nimbrung dalam obrolan. Ini bukan sekadar angka-angka di kertas anggaran, tapi soal bagaimana relasi kekuasaan dan distribusi uang negara bekerja atau mungkin, dipermainkan.
Kelrey bahkan menaikkan tensi. Kalau KPK dianggap terlalu kalem, ia mendorong Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk turun tangan. Tak lupa, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga diminta membuka hasil audit internal. Transparansi, dalam versi Kelrey, bukan sekadar jargon, tapi kewajiban.
Sampai sekarang, belum ada langkah resmi untuk memeriksa Puan Maharani maupun Hapsoro Sukmonohadi. Tapi satu hal makin jelas: publik sudah lelah dengan cerita yang berakhir di kata “hoaks”.
Karena pada akhirnya, orang-orang cuma minta dua hal sederhana kalau memang bersih, ya dibuka. Kalau ada masalah, ya diperiksa. Kalau tidak, yang runtuh bukan cuma kasusnya, tapi juga kepercayaan. (Van)
