PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Peringatan May Day tahun ini di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, menjadi panggung penting bagi penguatan posisi buruh dalam arah pembangunan nasional. Di hadapan ratusan ribu pekerja, kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai penegasan bahwa negara mulai menempatkan buruh sebagai pilar utama ekonomi, bukan sekadar pelengkap produksi.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja serta pembenahan sistem ketenagakerjaan. Komitmen tersebut dinilai mulai terlihat dalam kebijakan nyata yang menyasar sektor ekonomi digital.
Salah satu langkah yang mencuat adalah keterlibatan negara melalui Danantara Indonesia dalam struktur kepemilikan platform digital seperti Gojek. Intervensi ini diarahkan untuk menekan potongan aplikator hingga kisaran 8 persen, yang selama ini menjadi keluhan utama para pengemudi ojek online.
PB SEMMI melihat langkah tersebut sebagai perubahan pendekatan negara dalam mengelola ekonomi modern. Negara dinilai tidak lagi hanya berdiri di luar sebagai pengawas, tetapi mulai masuk langsung untuk memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil, khususnya bagi pekerja sektor informal.
Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Dony, menilai kebijakan ini memiliki potensi besar dalam memperbaiki kesejahteraan pekerja, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat.
“Langkah ini harus dijaga agar tetap berada dalam prinsip keadilan sosial. Negara tidak boleh sekadar menggantikan dominasi swasta, tetapi harus memastikan keberpihakannya benar-benar dirasakan oleh pekerja,” ujar Achmad Dony.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak melenceng dari tujuan awalnya. Menurutnya, keterlibatan publik, khususnya mahasiswa dan generasi muda, menjadi krusial dalam mengawal implementasi kebijakan.
Lebih jauh, PB SEMMI menekankan bahwa peringatan Hari Buruh tidak cukup dimaknai sebagai agenda tahunan semata. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara negara, pekerja, dan kalangan muda dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif.
“Peran mahasiswa tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pengawal arah kebijakan agar tetap berada di jalur keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi nasional,” lanjutnya.
PB SEMMI optimistis, jika kebijakan yang berpihak pada buruh dijalankan secara konsisten, hal itu akan menjadi fondasi kuat bagi terciptanya kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia. Dukungan lintas elemen bangsa pun dinilai penting untuk memastikan setiap langkah progresif benar-benar memberi dampak nyata bagi pekerja.
