PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau urusan struktur lembaga negara bisa dibikin polling WhatsApp, hasilnya mungkin tak akan jauh beda dengan survei Haidar Alwi Institute (HAI). Singkatnya begini: publik tidak sreg Polri ditaruh di bawah kementerian.
Dalam survei nasional yang dirilis HAI, 71,9 persen responden menyatakan menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Yang setuju cuma 20,8 persen. Sisanya, 7,3 persen, memilih tidak ikut nimbrung.
Hasil ini dipaparkan dalam rilis pers bertajuk “Apakah Polri di Bawah Kementerian atau Tetap di Bawah Presiden?” yang digelar Selasa, 27 Januari 2026, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Ini Bukan Penolakan Iseng
Presiden sekaligus Direktur Haidar Alwi Institute, Ir. H. R. Haidar Alwi, menegaskan bahwa angka penolakan ini bukan hasil emosi sesaat atau ikut-ikutan tren.
“Penolakan publik ini bersifat stabil dan konsisten. Secara statistik, proporsinya jauh di atas 50 persen,” kata Haidar Alwi.
Survei ini digelar pada 5–19 Januari 2026 dengan melibatkan 2.500 responden dari 34 provinsi. Setelah disaring dan dibersihkan, 2.482 responden dinyatakan valid. Margin of error-nya sekitar ±2 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Singkatnya: datanya cukup serius untuk tidak dianggap angin lalu.
Dari Kota Sampai Desa, Nadanya Sama
Menurut Direktur Eksekutif HAI, Sandri Rumanama, penolakan terhadap reposisi Polri ini tidak berhenti di satu kelompok tertentu. Bukan cuma suara warga kota yang kritis, atau masyarakat desa yang katanya konservatif.
“Penolakan muncul hampir di semua kelompok. Usia muda, tua, kota, desa kecenderungannya sama,” ujar Sandri.
Memang ada variasi. Kelompok usia menengah dan lanjut serta masyarakat perdesaan tercatat lebih keras menolak. Tapi jangan salah, anak muda dan warga kota juga tidak serta-merta mengangguk setuju. Tidak ada satu pun segmen yang bisa diklaim sebagai basis pendukung mayoritas.
Yang Ditakuti Bukan Polrinya
Menariknya, alasan utama penolakan publik bukan karena Polri dianggap tidak becus. Justru sebaliknya. Analisis HAI menunjukkan bahwa kekhawatiran terbesar publik adalah soal politisasi.
“Yang ditolak masyarakat bukan Polrinya, tapi potensi hilangnya independensi dan netralitas jika Polri ditempatkan di bawah kementerian,” kata Sandri.
Kalau polisi sudah terlalu dekat dengan politik, urusannya bisa panjang. Mulai dari penegakan hukum yang dicurigai tebang pilih, sampai kepercayaan publik yang makin tipis. Dan tampaknya, warga Indonesia sudah cukup belajar dari pengalaman.
Bukan Soal Suka atau Tidak Suka Pemerintah
HAI juga mengecek apakah penolakan ini cuma ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Jawabannya: tidak.
Responden yang puas maupun tidak puas terhadap pemerintah sama-sama menunjukkan penolakan. Artinya, isu ini tidak bisa dibaca sebagai manuver oposisi atau sentimen anti-pemerintah. Ini murni soal desain kelembagaan dan prinsip negara hukum.
Jangan Dianggap Sepele
Dengan tingkat penolakan mendekati 72 persen, HAI menilai wacana penempatan Polri di bawah kementerian belum punya legitimasi sosial yang kuat. Mengabaikan sinyal ini berisiko bikin kebijakan terasa dipaksakan.
HAI pun memberi rekomendasi yang terdengar klise, tapi tetap relevan: tunda, kaji ulang, dan perkuat pengawasan. Bukan memindahkan Polri ke struktur baru, melainkan memperbaiki cara kerjanya di struktur yang sudah ada.
Publik Punya Pesan Sederhana
Pesan publik sebenarnya sederhana: biarkan Polri tetap independen. Tidak ditarik ke kiri, tidak diseret ke kanan, apalagi dijadikan perpanjangan tangan kepentingan politik.
Soal nanti mau reformasi atau pembenahan, publik tidak alergi. Tapi begitu menyentuh urusan independensi, rupanya warga kompak bilang: jangan macam-macam.
