PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Di era media sosial, sebuah foto yang dipadukan dengan narasi ngawur bisa menjelma menjadi “kebenaran” baru bagi sebagian orang. Itulah yang kini dialami anggota DPR RI sekaligus publik figur, Surya Utama atau yang lebih dikenal sebagai Uya Kuya.
Nama Uya mendadak terseret dalam kabar yang beredar di media sosial. Dalam unggahan tersebut, dirinya disebut-sebut memiliki 750 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Informasi itu kemudian menyebar dan memicu beragam respons dari publik.
Merasa dirugikan oleh kabar yang dianggap tidak sesuai fakta, Uya Kuya akhirnya mengambil jalur hukum. Ia melaporkan dugaan penyebaran berita bohong tersebut ke Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan yang diajukan oleh anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut.
“Iya benar (ada laporan), penyebaran berita bohong,” kata Kombes Budi Hermanto, dikutip dari Antara, Minggu (19/4/2026).
Meski demikian, pihak kepolisian belum mengungkap secara rinci materi laporan maupun pihak yang dilaporkan karena proses penyelidikan masih berlangsung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah teregister dengan nomor STTP/B/2746/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 April 2026 pukul 22.10 WIB.
Dalam laporan itu, Uya Kuya melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, laporan juga mencantumkan dugaan pelanggaran Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP terkait pemalsuan.
Awal persoalan bermula ketika Uya menemukan unggahan di platform Threads yang menampilkan fotonya. Foto tersebut disertai narasi hasil suntingan yang menyebut dirinya memiliki 750 dapur MBG.
Narasi itu dianggap menyesatkan dan berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru. Karena merasa dirugikan, Uya kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya untuk membuat laporan resmi.
Langkah hukum yang ditempuh Uya menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, batas antara kritik, opini, dan penyebaran informasi palsu sering kali semakin kabur. Ketika sebuah unggahan mampu menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya, persoalannya bukan lagi sekadar soal reputasi pribadi, melainkan juga tentang bagaimana ruang digital dipenuhi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
