PRABA INSIGHT – JAKARTA – Ada yang simbolis dari tanggal 10 November 2025. Saat bangsa mengenang para pahlawan, negara juga seolah membuka bab baru: Marsinah, sosok buruh perempuan yang gugur memperjuangkan keadilan, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Di hari yang sama, keluarga Marsinah diterima oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Dua peristiwa berbeda itu terasa seperti cermin satu memantulkan luka masa lalu, yang lain memantulkan niat negara untuk menyembuhkan.
Bagi Ir. R. Haidar Alwi, MT, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, pertemuan itu bukan sekadar agenda seremonial. Ia membaca momen itu sebagai tanda bahwa Polri sedang bergerak menuju paradigma baru: dari sekadar penegak hukum menjadi penjaga keseimbangan sosial.
“Penghormatan kepada pahlawan harus sejalan dengan perlindungan kepada rakyat yang bekerja,” ujar Haidar Alwi.
Dari Luka Lama ke Kesadaran Baru
Kisah Marsinah adalah luka yang tidak boleh disembunyikan di bawah karpet sejarah. Ia simbol keberanian yang dibungkam oleh ketidakadilan. Tapi bagi Haidar, tragedi itu tidak boleh berhenti sebagai ratapan; ia harus jadi guru.
Ketika Kapolri membuka pintu bagi keluarga Marsinah, Haidar melihatnya sebagai langkah simbolis negara tak lagi berjarak dari rakyatnya. Polisi bukan lagi sekadar aparat, tapi bagian dari kesadaran baru: kesadaran untuk mendengar dan melindungi.
“Bangsa yang tumbuh adalah bangsa yang berani menyembuhkan lukanya,” tegas Haidar.
Polisi dan Pekerja di Meja yang Sama
Langkah paling menarik dari Kapolri, menurut Haidar, adalah pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Program ini mungkin tidak segemerlap headline politik, tapi dampaknya bisa monumental.
Desk ini hadir untuk menangani isu-isu yang sering menjadi jerat para buruh: intimidasi, PHK sepihak, sengketa upah, dan konflik industri. Polisi tidak lagi menunggu pelaporan pidana, tapi turun tangan sejak awal agar keadilan bisa dicegah dari hulu bukan ditangani di hilir.
“Melindungi pekerja adalah cara paling elegan menjaga stabilitas negeri,” ucap Haidar.
Haidar menyebut langkah Kapolri ini sebagai bentuk kecerdasan struktural. Ekonomi hanya bisa kuat bila pekerja merasa aman. Dan pekerja hanya merasa aman bila negara berdiri di samping mereka, bukan di belakang pemilik modal.
Kapolri dan Filosofi Negara Pekerja
Dalam kacamata Haidar, bangsa yang beradab bukan diukur dari gedung tinggi atau jalan tol yang panjang, tapi dari seberapa baik ia memperlakukan pekerjanya. Polisi yang memahami hal itu, kata Haidar, sedang menjalankan filosofi dasar negara: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk mereka yang menggenggam keringat untuk menghidupi republik ini.
“Pekerja adalah tulang punggung republik. Jika mereka rapuh, negara pun ikut rapuh,” ujar Haidar.
Kapolri, menurutnya, sedang menulis babak baru dalam sejarah Polri babak yang menyeimbangkan ketegasan dengan kemanusiaan. Polisi tidak hanya harus kuat dalam hukum, tapi juga lembut dalam nurani.
“Jika negara ingin dihormati, berdirilah bersama pekerja.
Dan jika Polri ingin dicintai, jagalah mereka yang selama ini bekerja tanpa suara,” tutup Haidar Alwi.(van)
