PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau ada festival diskon nasional, negara sepertinya pantas ikut membuka stan. Bukan diskon sembako atau tiket kereta, tapi diskon aset sitaan perkara korupsi. Nilainya bukan recehan. Triliunan rupiah. Dan entah kenapa, diskon itu justru muncul di area yang seharusnya paling steril dari praktik obral-obral: penegakan hukum.
Isu ini kembali mencuat dalam sebuah diskusi publik dengan judul yang juga tak kalah menantang, “JAMPIDSUS dalam Belitan Kasus Korupsi: Fitnah atau Fakta?”. Digelar oleh Jaringan Aktivis dan Masyarakat Anti Korupsi (JAMKI), forum ini mempertemukan aktivis, akademisi, dan mahasiswa untuk membicarakan sesuatu yang jarang dibahas dengan suara lantang: nasib aset rampasan korupsi setelah disita negara.
Ronald Lobloly dari Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) membuka cerita dengan nada yang tak main-main. Sejak 2022, kata dia, pihaknya mencium kejanggalan dalam pelelangan aset pertambangan hasil sitaan perkara Jiwasraya. Aset yang di atas kertas bernilai lebih dari Rp12 triliun itu, menurut Ronald, justru dilepas dengan harga sekitar Rp1,9 triliun.
Secara matematika sederhana, hitungannya bikin dahi berkerut. Negara rugi Rp16,7 triliun akibat korupsi Jiwasraya, tapi aset sitaan yang seharusnya membantu menutup luka itu malah dijual dengan harga “bersahabat”. Bersahabat dengan siapa? Itu yang jadi pertanyaan.
Ronald menyebut kejanggalan itu tak berdiri sendiri. Nilai appraisal yang meloncat-loncat, harga lelang yang justru turun di tahap berikutnya, pengumuman lelang yang sunyi senyap, sampai munculnya perusahaan yang usianya bahkan belum cukup untuk mengurus KTP, tapi sudah ikut lelang aset negara bernilai jumbo.
“Kalau semua ini disebut kebetulan, kebetulannya terlalu rapi,” kira-kira begitu kesan yang muncul dari paparan Ronald.
Temuan tersebut kemudian dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Mei 2024. Verifikasi sudah, pengecekan lapangan sudah, konsultasi ahli juga sudah. Tapi hingga 2026, ceritanya masih sama: belum naik penyidikan. Ronald menduga ada sesuatu yang lebih dari sekadar soal administratif.
Laporan juga sempat mampir ke Jaksa Agung Muda Pengawasan. Ronald diperiksa berjam-jam. Tapi seperti banyak cerita lain di republik ini, pemeriksaan tak selalu berujung pada kejelasan.
Yang menarik, Ronald menegaskan bahwa ini bukan kisah satu episode. Ia menyebut sejumlah kasus lain yang dinilai memiliki pola serupa. Di titik ini, problemnya bukan lagi soal satu aset, satu lelang, atau satu laporan. Yang dipertanyakan adalah sistem.
Uchok Sky Khadafi dari Central Budget Analyst (CBA) memberi lapisan kritik yang lebih lebar. Menurutnya, ketika aparat penegak hukum sulit disentuh pertanggungjawaban, negara hukum berubah menjadi slogan kosong. Semua orang katanya setara di depan hukum, tapi dalam praktiknya ada yang berdiri di barisan depan, ada pula yang seperti berdiri di balkon VIP.
Dari kalangan mahasiswa, Chairul Umar mengingatkan ironi yang tak kalah getir. Kejaksaan Agung, kata dia, punya mandat jelas soal pemulihan aset negara, bahkan ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024. Tapi di lapangan, pemulihan itu terasa seperti target di proposal, bukan kenyataan di laporan akhir.
Diskusi itu akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang pahit tapi perlu diucapkan: jika aset hasil korupsi saja bisa “menyusut” nilainya saat kembali ke negara, maka masalahnya bukan cuma koruptor. Ada yang salah dalam cara negara menjaga hasil rampasan dari kejahatan.
Di titik inilah publik kembali diingatkan bahwa pengawasan tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada lembaga. Kadang, negara perlu diingatkan bahkan dengan nada sinis agar tidak terlalu murah menghargai asetnya sendiri. (Van)
