PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Akhirnya, gosip yang selama ini cuma hidup di obrolan warkop dan linimasa WhatsApp menemukan wujud resminya. Bukan lewat bocoran anonim, tapi dari dokumen paling sahih yang bisa dibayangkan: Laporan Tahunan PT Pelindo Multi Terminal (SPMT) 2024.
Di situ tertulis rapi satu nama yang bikin publik mengusap dahi: Arman Depari, Komisaris SPMT sekaligus purnawirawan Polri. Total remunerasi yang ia terima dalam satu tahun mencapai Rp3.210.503.129. Ya, tiga koma dua miliar rupiah. Legal. Tercatat. Tanpa perlu kode-kode.
Bagi publik, angka ini bukan sekadar besar. Ia semacam pengingat bahwa di negeri ini, masa pensiun tak selalu berarti menurunkan standar hidup asal tahu kursi mana yang diduduki.
Gaji Cuma Pemanasan, Bonusnya yang Bikin Kaget
Kalau Anda mengira gaji pokok adalah sumber utama kekayaan komisaris BUMN, data ini siap menampar pelan tapi terasa.
Gaji pokok Arman Depari tercatat Rp96,7 juta per bulan. Angka yang, sendirian saja, sudah cukup membuat UMR Jakarta merasa kecil hati. Ditambah tunjangan bulanan sekitar Rp19,3 juta, total pemasukan rutin per bulan menjadi Rp116 juta lebih.
Namun semua itu hanyalah pembuka. Hidangan utamanya justru datang dari pos yang namanya terdengar manis: tantiem.
Tantiem Rp1,4 Miliar dan Pertanyaan yang Ikut Membesar
Bonus kinerja yang diterima Arman Depari mencapai Rp1.429.475.129 hampir setengah dari total pendapatan tahunannya. Di sinilah publik mulai mengernyitkan dahi sambil bertanya pelan: kontribusi seperti apa yang membuat angka ini terasa pantas?
Pelindo Multi Terminal adalah perusahaan logistik pelabuhan. Urusannya bongkar muat, terminal, efisiensi rantai pasok. Sementara latar belakang Arman Depari dikenal publik dari dunia reserse narkotika bidang yang, sejauh logika awam bekerja, tak terlalu sering bersinggungan dengan crane kontainer.
Bukan soal meremehkan pengalaman aparat. Tapi wajar jika muncul pertanyaan: apa ukuran kinerja komisaris non-eksekutif hingga bonusnya bisa menyaingi direksi operasional?
THR, Asuransi, dan Pensiun yang Sudah Terlalu Aman
Belum selesai di situ. Ada THR setara satu kali gaji, sekitar Rp96,7 juta. Lalu ada pos yang paling bikin terdiam sejenak: asuransi purna jabatan senilai Rp290 juta.
Ini semacam lapisan pengaman ekstra bagi mereka yang, sejatinya, sudah aman secara finansial sejak lama. Kalau pensiun aparat negara biasanya identik dengan hidup sederhana, versi BUMN tampaknya menawarkan paket berbeda: pensiun, tapi premium.
Meritokrasi yang Terlihat Aneh dari Jauh
Data ini membuka kembali diskusi lama tentang wajah ganda BUMN. Di satu sisi, perusahaan diminta efisien, ramping, dan kompetitif. Di sisi lain, kursi komisaris tetap empuk, sering kali diisi figur-figur hasil penunjukan yang sulit dilacak korelasinya dengan bisnis inti.
Rp3,2 miliar per tahun untuk jabatan pengawasan non-eksekutif tentu sah secara aturan. Tapi sah belum tentu terasa adil. Terutama jika dibandingkan dengan beban kerja lapangan, risiko buruh pelabuhan, dan tuntutan efisiensi yang terus digaungkan ke bawah.
Jika remunerasi adalah cermin kompetensi dan tanggung jawab, publik punya hak penuh untuk bertanya: apakah pengawasan itu benar-benar senilai miliaran rupiah?
Atau jangan-jangan, ini hanya cara negara memastikan para penjaga stabilitas masa lalu tetap nyaman di masa depan tentu saja, dengan mekanisme yang sepenuhnya legal.
Angkanya sudah terbuka. Sekarang giliran nurani pengelola negara yang diuji.
Editor : Irfan Ardhiyanto
