Menu ✖

Breaking News

Nasional

Badak Jawa Mau Dipindahkan, Ada Apa dengan Tambang Emas Cibaliung? Kemenhut Belum Punya Kajian!

badge-check

Rencana relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo ditolak masyarakat Badui dan Pemkab Pandeglang. Kemenhut mengakui belum memiliki kajian teknis terperinci.(istimewa) Perbesar

Rencana relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo ditolak masyarakat Badui dan Pemkab Pandeglang. Kemenhut mengakui belum memiliki kajian teknis terperinci.(istimewa)

PRABAINSIGHT.COM – BANTEN – Rencana memindahkan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP), Banyuwangi, Jawa Timur, mulai menuai perlawanan.

Kebijakan yang diwacanakan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan alasan mengantisipasi ancaman tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau itu justru membuka polemik baru.

Masyarakat adat Badui dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kompak meminta pemerintah pusat tidak gegabah. Mereka mempertanyakan urgensi pemindahan satwa paling langka di dunia tersebut, terlebih Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ternyata belum memiliki kajian teknis terperinci mengenai kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru.

Persoalan semakin sensitif setelah aktivitas pertambangan emas di sekitar Pandeglang ikut menjadi sorotan. Muncul pertanyaan publik, apakah wacana relokasi semata-mata didorong kepentingan mitigasi bencana atau terdapat persoalan lain yang perlu dijelaskan pemerintah?

Hashim Khawatir Badak Jawa Punah Diterjang Tsunami

Wacana pemindahan Badak Jawa disampaikan Hashim dalam forum Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Hashim menilai ketergantungan seluruh populasi Badak Jawa pada satu kawasan konservasi merupakan risiko besar. Apabila Ujung Kulon dilanda tsunami akibat gempa bumi atau aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, keberadaan spesies tersebut dikhawatirkan terancam punah.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujarnya di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Alasan mitigasi bencana tersebut memang menjadi perhatian penting dalam perlindungan spesies terancam punah. Namun, memindahkan Badak Jawa bukan perkara sederhana.

Pemerintah harus memastikan lokasi tujuan benar-benar memiliki karakteristik habitat yang sesuai dengan kebutuhan biologis satwa. Tanpa kajian mendalam, pemindahan justru berpotensi menimbulkan ancaman baru bagi kelangsungan hidup populasi.

Isu Tambang Emas Cibaliung Ikut Menyeret Perhatian

Di tengah perdebatan relokasi, persoalan aktivitas pertambangan emas di sekitar Pandeglang ikut mencuri perhatian.

Salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut adalah PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang mengelola tambang emas Cibaliung.

Wilayah izin usaha pertambangannya mencapai 1.340 hektare, meliputi Kecamatan Cimanggu, Cibaliung, dan Cibitung, Kabupaten Pandeglang.

Tambang bawah tanah tersebut berada di sebelah timur Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu, Perbukitan Gunung Honje dengan ketinggian sekitar 620 meter berada di sebelah barat lokasi tambang dan termasuk kawasan TNUK.

Perlu dicatat, wilayah izin pertambangan Cibaliung berada di luar kawasan konservasi. Namun, kedekatan geografisnya dengan kawasan Ujung Kulon membuat pengelolaan lingkungan dan pengawasan aktivitas pertambangan menjadi hal yang patut diperhatikan.

Tambang Cibaliung sendiri telah memasuki fase akhir kegiatan produksi. Produksi emas komersial dimulai pada 2010 dan pada 2023 dilaporkan telah mencapai akhir siklus tambang. Perusahaan tersebut kemudian memasuki tahapan pascatambang.

Selain tambang perusahaan, aktivitas penambangan emas rakyat juga ditemukan di Desa Mangkualam, Kecamatan Cimanggu.

Paguyuban penambang bersama Koperasi Desa Merah Putih Mangkualam mengajukan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sejak Oktober 2025. Mereka berdalih kegiatan penambangan dilakukan di atas lahan pribadi milik warga.

Namun, persoalan legalitas muncul setelah Komisi I DPRD Pandeglang pada September 2026 menyoroti aktivitas pertambangan tersebut karena diduga belum mengantongi izin.

Rangkaian persoalan ini membuat pemerintah dituntut memberikan penjelasan transparan mengenai pengelolaan kawasan sekitar Ujung Kulon.

Apalagi, taman nasional merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi dari kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan kawasan konservasi serta sanksi terhadap pelanggaran. Ancaman pidana bagi korporasi dapat mencapai 20 tahun penjara dan denda hingga Rp200 miliar, sesuai jenis pelanggarannya.

Meski demikian, hingga kini belum terdapat bukti yang menunjukkan aktivitas pertambangan tersebut menjadi penyebab munculnya wacana pemindahan Badak Jawa.

Masyarakat Badui: Jangan Jadikan Badak Jawa Korban Kebijakan

Penolakan keras datang dari tetua adat Badui sekaligus Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Jaro Oom.

Ia meminta pemerintah pusat berpikir ulang sebelum mengambil keputusan yang menyangkut masa depan satwa endemik kebanggaan masyarakat Banten tersebut.

Menurutnya, pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya bukan tanpa risiko. Alih-alih menyelamatkan, kebijakan yang tidak didasarkan pada kajian ilmiah justru dapat mengancam keselamatan satwa.

“Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu,” kata Jaro Oom, Senin (16/11/2026).

Jaro Oom mengingatkan bahwa Badak Jawa selama ini telah menjadi bagian penting dari kebanggaan masyarakat Banten.

“Selama ini, populasi Badak Jawa itu menjadi kebanggaan masyarakat Banten,” tegasnya.

Ia juga mempertanyakan apakah ekosistem Alas Purwo benar-benar mampu memenuhi kebutuhan hidup Badak Jawa.

Ketersediaan pakan alami, rawa-rawa, sumber air, hingga kubangan merupakan kebutuhan ekologis yang harus dipastikan sebelum pemerintah memutuskan pemindahan.

“Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim,” ujarnya.

Pesan masyarakat adat tersebut cukup jelas: jangan sampai kebijakan yang diklaim sebagai upaya penyelamatan justru mengorbankan keberlangsungan hidup satwa langka.

Wakil Bupati Pandeglang Tak Ingin Pemerintah Pusat Bertindak Sepihak

Penolakan juga disampaikan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi.

Ia meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana pemindahan Badak Jawa ke luar wilayah Pandeglang.

“Kami minta pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan badak Jawa ke luar Kabupaten Pandeglang,” katanya.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa persoalan relokasi bukan hanya menyangkut keputusan teknis pemerintah pusat. Aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah yang selama ini berada di sekitar kawasan konservasi juga harus diperhitungkan.

Terlebih, Ujung Kulon telah lama menjadi identitas penting Pandeglang dan Banten.

Fakta yang Mengejutkan: Kemenhut Belum Punya Rencana Teknis Relokasi

Di tengah derasnya polemik, muncul fakta penting dari Kementerian Kehutanan.

Kemenhut mengakui bahwa gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua Badak Jawa masih sebatas penjajakan. Belum ada kajian teknis terperinci, tim pelaksana, maupun jadwal penelitian yang ditetapkan.

Pengakuan tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (HKLN) Kemenhut, Ristianto Pribadi.

“Terkait Alas Purwo, saat ini gagasan tersebut masih pada tahap penjajakan dan belum dituangkan dalam rencana teknis terperinci, termasuk mengenai tim pelaksana maupun jadwal kajian,” kata Ristianto kepada Tirto, Senin (16/11/2026).

Pernyataan ini menjadi salah satu titik krusial dalam polemik relokasi.

Sebab, gagasan memindahkan satwa yang populasinya sangat terbatas sudah memunculkan kontroversi, sementara kelayakan lokasi tujuan bahkan belum dipastikan melalui kajian teknis.

Kemenhut menyatakan penetapan habitat baru harus melalui asesmen ilmiah komprehensif.

Sejumlah aspek yang harus diperiksa meliputi daya dukung ekologis, ketersediaan pakan, sumber air bersih, kesehatan satwa, keragaman genetika, hingga potensi interaksi dengan spesies lain.

Pemerintah juga harus memperhitungkan tingkat kerawanan bencana di lokasi tujuan serta memastikan perlindungan habitat dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Ristianto menegaskan bahwa penjajakan habitat kedua tidak boleh mengesampingkan perlindungan populasi Badak Jawa yang saat ini berada di Ujung Kulon.

“Setiap langkah akan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan satwa, sejalan dengan penguatan perlindungan Ujung Kulon sebagai habitat utama badak jawa,” ujarnya.

Kemenhut juga menyebut gagasan Hashim sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat perlindungan spesies yang terancam punah.

“Pernyataan Utusan Khusus Presiden merupakan wujud komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam upaya perlindungan dan pelestarian Badak Jawa, termasuk melalui penjajakan habitat kedua untuk mendukung keberlangsungan spesies ini dalam jangka panjang,” katanya.

Jangan Sampai Dalih Penyelamatan Berujung Ancaman Baru

Polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk membuka seluruh dasar pertimbangan rencana relokasi kepada publik.

Jika ancaman tsunami menjadi alasan utama, pemerintah perlu memaparkan kajian risiko bencana yang menjadi landasan kebijakan tersebut.

Jika Alas Purwo diproyeksikan menjadi habitat kedua, publik berhak mengetahui hasil penelitian mengenai kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, daya dukung lingkungan, serta kesiapan perlindungan satwa.

Begitu pula dengan persoalan pertambangan di sekitar Pandeglang. Pemerintah perlu memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan konservasi.

Jangan sampai muncul kesan bahwa masyarakat hanya diminta menerima keputusan, sementara dasar ilmiah dan seluruh pertimbangan kebijakannya belum dijelaskan secara terbuka.

Badak Jawa bukan sekadar satwa yang bisa dipindahkan ketika muncul persoalan. Kelangsungan hidupnya bergantung pada ekosistem yang sesuai, perlindungan jangka panjang, dan kebijakan konservasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar bukan sekadar apakah Badak Jawa harus dipindahkan atau tetap berada di Ujung Kulon.

Pertanyaannya adalah: sudahkah pemerintah memiliki bukti ilmiah bahwa pemindahan tersebut benar-benar lebih aman bagi Badak Jawa?

Sebab, jangan sampai atas nama penyelamatan, Badak Jawa justru menghadapi ancaman baru yang belum pernah diperhitungkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Satu per Satu Jenderal Polri Kena PTDH: Kini Giliran Irjen Eko Hadi!

17 Nov 2026 - 22:50 WIB

Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Satu per Satu Jenderal Polri Kena PTDH: Kini Giliran Irjen Eko Hadi!

Jubileum Emas GKPA Penjernihan Jakarta, 50 Tahun Merawat Toleransi dan Memperkuat Persatuan Bangsa

15 Nov 2026 - 13:51 WIB

Jubileum Emas GKPA Penjernihan Jakarta, 50 Tahun Merawat Toleransi dan Memperkuat Persatuan Bangsa

LBH Pers Indonesia Minta Keadilan untuk Jurnalis

14 Nov 2026 - 14:55 WIB

LBH Pers Indonesia Minta Keadilan untuk Jurnalis

Dua Gelar Juara Sekaligus! Ini Prestasi KPU Jawa Barat di Ajang Nasional 2026

13 Nov 2026 - 16:08 WIB

Dua Gelar Juara Sekaligus! Ini Prestasi KPU Jawa Barat di Ajang Nasional 2026

Bikin Geger! Inilah Sosok TK yang Disebut Kapolri, Namanya Terseret Kasus Penyadapan Prabowo

13 Nov 2026 - 14:16 WIB

Bikin Geger! Inilah Sosok TK yang Disebut Kapolri, Namanya Terseret Kasus Penyadapan Prabowo
Trending di Nasional