PRABAINSIGHT.COM, JAKARTA – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru. Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa, 17 November 2026.
Putusan tersebut menambah daftar perwira tinggi Polri yang menghadapi sanksi etik di tengah bergulirnya perkara dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan majelis sidang menyatakan Eko Hadi melakukan perbuatan tercela. Selain sanksi etik, majelis juga menjatuhkan hukuman administratif berupa PTDH.
“Terhadap terduga pelanggar EHS sanksi bersifat etika, yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, yaitu sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Trunoyudo seusai sidang etik di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Nama Eko Hadi sebelumnya menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo pada 3 November 2026.
Kasus ini turut menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian. Selain Eko Hadi, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam perkembangan berikutnya, penyidik kembali menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik menduga para tersangka terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap nomor telepon kepala negara.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Asep, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pekerja media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga diduga menjadi sasaran.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Tak hanya itu, para tersangka juga diduga berupaya menghilangkan rekam jejak digital pada Oktober 2026. Upaya tersebut disinyalir dilakukan untuk mengaburkan aktivitas yang menjadi objek penyidikan.
Ahrie Sonta Lebih Dulu Dijatuhi PTDH
Sebelum Eko Hadi, Polri lebih dahulu menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis KKEP memutuskan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Ia juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Johnny seusai sidang.
“Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” imbuhnya.
Namun, Ahrie Sonta tidak menerima keputusan tersebut. Ia mengajukan upaya banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan majelis etik. Permohonan banding itu selanjutnya akan diperiksa oleh majelis pada tingkat banding.
Rangkaian sanksi terhadap Eko Hadi dan Ahrie Sonta menjadi perkembangan penting dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Meski demikian, proses penegakan kode etik harus dibedakan dari proses hukum pidana. Status tersangka maupun putusan etik tidak serta-merta menggantikan pembuktian kesalahan melalui proses peradilan pidana.










