PRABA INSIGHT- JAKARTA – Liga Mahasiswa Arab Nusantara (LIMA Nusantara) ikut angkat suara soal ide pelibatan TNI untuk menjaga objek vital negara, termasuk kilang minyak. Ketua mereka, Ali Alkatiri, tampaknya memilih mode “tenang tapi nyentil” dalam menanggapi wacana ini.
Menurut Ali, negara itu kalau mau kuat, ya harus rukun dulu antar lembaga. Bukan malah saling serobot urusan.
“Kalau TNI mau turun jaga objek vital, ya mestinya bareng sama yang lain. Jangan tiba-tiba datang bawa senjata terus bilang ‘kami ambil alih’. Itu kan ada aturannya,” kata Ali—kurang lebih seperti orang yang mengingatkan kawannya agar antre donat sesuai nomor.
Aturannya Sudah Ada, Bukan Barang Hilang
Ali mengingatkan bahwa urusan pengamanan objek vital itu sebenarnya sudah ‘paket lengkap’ di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ranah sipil, katanya, tetap jadi rumah besar pengamanan. Ada security internal perusahaan, ada Polri, dan bila perlu baru TNI dipanggil lewat mekanisme resmi.
“Kita ini punya Keppres 63/2004. Di situ jelas, Polri bisa minta bantuan TNI. Jadi bukan TNI langsung menggusur Polri,” kata Ali, seolah sedang menjelaskan aturan main kartu remi.
Ia heran kenapa hal yang sudah rapi selama hampir 27 tahun mendadak jadi bola panas. “Udah puluhan tahun aman-aman saja. Kok tiba-tiba jadi bahan debat ramai?”
Masalah Energi, Jangan Jadi Alasan ‘Bebas Parkir’ di Aturan
Ali sepakat ketahanan energi itu penting. Bahkan sangat penting. Tapi menurutnya, kalau alasan itu dipakai untuk menabrak regulasi, ya malah runyam.
“Kalau semua taat aturan, ketahanan energi juga enak dibahasnya. Tapi kalau caranya mulai nginjek-ninjek aturan, ya negara yang repot,” ujarnya.
Fokus Pertahanan Bukan Cuma Soal Siapa Jaga Apa
Ali juga memberi wejangan halus ke Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin. Menurutnya, kementerian pertahanan punya PR yang jauh lebih empuk untuk digarap.
“Pak Menhan lebih baik fokus ke alutsista, sistem pertahanan, kesejahteraan prajurit. Itu lho, hal-hal yang bikin negara makin kuat,” kata Ali.
Ia menambahkan bahwa ranah sipil juga punya perannya sendiri. Jangan sampai kebijakan yang tergesa-gesa justru bikin stabilitas ikut goyah. (Van)
