PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset memasuki babak baru. DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menuju tahap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah seluruh delapan fraksi di DPR menyampaikan pendapat mini fraksi dan menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.
Rapat pembahasan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dengan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Dasco.
Dalam forum tersebut, Dasco memastikan persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah sebelum rancangan undang-undang dibawa ke pembicaraan tingkat II.
“Kami minta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” tanya Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
Persetujuan tersebut disambut serentak oleh anggota yang mengikuti rapat.
“Setuju!” ucapnya.
Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahapan menuju pengambilan keputusan di tingkat paripurna. Namun, rancangan regulasi tersebut masih harus melalui proses persetujuan sebelum resmi menjadi undang-undang.
Perampasan Aset Tak Hanya Menyasar Koruptor
Substansi RUU ini tidak semata-mata mengatur penyitaan kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Cakupannya juga menyentuh berbagai kejahatan lain yang menimbulkan kerugian luas, termasuk penipuan dan penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan uang dan menunggu pemulihan haknya.
Dalam rancangan tersebut, DPR dan pemerintah merumuskan 10 pokok pengaturan yang menjadi fondasi pelaksanaan perampasan aset.
Berikut rincian substansinya:
1. Menjamin perampasan aset berjalan sesuai prinsip hukum
Pengaturan mengenai prinsip dan asas hukum menjadi landasan agar pelaksanaan perampasan aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi aspek yang harus diperhatikan.
2. Menjangkau berbagai bentuk kejahatan
RUU ini mengatur jenis tindak pidana, nilai aset, serta kriteria kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan. Cakupannya termasuk penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak terhadap masyarakat luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.
3. Tidak menghapus hukuman pidana pelaku
Mekanisme perampasan aset tidak dimaksudkan untuk menggantikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Ancaman pidana bagi pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk pidana mati berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Mengatur tahapan perampasan aset secara terperinci
Pembagian kewenangan antarlembaga menjadi salah satu materi penting. Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Hak pihak ketiga tetap mendapatkan perlindungan
Rancangan regulasi ini turut memberikan jaminan kepada pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Mereka tetap memperoleh kesempatan untuk membuktikan hak atas aset yang berkaitan dengan perkara, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang memadai.
6. Mengutamakan pemulihan kerugian masyarakat
Pengembalian aset kepada korban langsung menjadi salah satu sasaran pengaturan. Selain pemulihan hak korban, aset yang berhasil dirampas juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan hukum.
7. Pengelolaan aset dilakukan secara profesional
Aset yang berkaitan dengan tindak pidana membutuhkan tata kelola yang jelas. Karena itu, RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang kompeten untuk menangani penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
8. Pengawasan melibatkan badan independen
Untuk menjaga integritas pelaksanaan aturan, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan berada dalam pengawasan badan independen. Pengawasan diperlukan agar setiap tahapan dapat berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
9. Membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan
Kewenangan merampas aset harus disertai mekanisme pengendalian yang memadai. RUU ini menempatkan pencegahan penyalahgunaan kewenangan sebagai salah satu materi penting agar instrumen hukum tersebut tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
10. Sistem digital untuk memperkuat akuntabilitas
Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi juga masuk dalam rancangan pengaturan. Sistem pengelolaan aset diharapkan mendukung transparansi, mempermudah pengawasan, serta memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.
Menunggu Keputusan di Rapat Paripurna
Sepuluh pokok pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa RUU Perampasan Aset dirancang tidak hanya untuk mengambil kembali kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan, tetapi juga mengatur bagaimana aset tersebut diproses, dikelola, diawasi, dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Di sisi lain, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan menjadi bagian penting agar pelaksanaan perampasan aset tetap berada dalam koridor hukum.
Setelah memperoleh persetujuan dalam pembicaraan tingkat I, tahapan berikutnya adalah pembicaraan tingkat II melalui rapat paripurna DPR terdekat untuk pengambilan keputusan.
Apabila disetujui dalam paripurna sesuai mekanisme legislasi, RUU tersebut dapat melanjutkan proses pembentukan undang-undang sebagai landasan hukum penguatan upaya perampasan aset terkait tindak pidana.










