Menu

Mode Gelap
Perkuat Daya Saing UMKM, DPRD Jabar dan Pemkot Bekasi Sinkronkan Kebijakan Pasca Ledakan SPBE Cimuning, Pemkot Bekasi Dorong Relokasi karena Padat Penduduk Benarkah Firaun Tewas Tenggelam? Temuan Ilmiah Ini Malah Berujung Jadi Bahan Candaan Masih Eksis! Novi Ayla KDI Gandeng Hadad Alwi Konser Religi Hingga ke Hongkong Status Pelatih Pramuka di Bekasi Dibekukan Buntut Dugaan Pelecehan Seksual Dilema Pemain Naturalisasi Indonesia di Liga Belanda: Antara Bertahan di Eredivisie atau Setia ke Timnas

News

Pasca Ledakan SPBE Cimuning, Pemkot Bekasi Dorong Relokasi karena Padat Penduduk

badge-check


					Terbakarnya pemukiman beberapa waktu lalu di lingkungan sekitar SPBE Cimuning. Perbesar

Terbakarnya pemukiman beberapa waktu lalu di lingkungan sekitar SPBE Cimuning.

PRABAINSIGHT.COM – BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi, mengambil langkah tegas pascaledakan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), di kawasan Cimuning dengan mendorong relokasi fasilitas tersebut ke area yang lebih aman.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe menyatakan, keberadaan SPBE di Cimuning saat ini sudah tidak ideal, karena berada di tengah permukiman padat penduduk. Hal ini dinilai meningkatkan risiko keselamatan warga, jika terjadi insiden serupa di masa mendatang.

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe.

“Kalau melihat kondisi sekarang, sepertinya tidak mungkin lagi diizinkan beroperasi di situ. Harus direlokasi karena lingkungannya sudah sangat padat,” ujar Harris usai memimpin apel pagi, Senin (6/4/2026).

Rencana pemindahan lokasi ini akan segera dibahas bersama pemilik SPBE sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh, terhadap operasional seluruh SPBE yang tersebar di wilayah Kota Bekasi.

Harris menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero), guna memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Ia tidak segan untuk menertibkan unit usaha yang melanggar prosedur operasional.

“Kalau ada pelanggaran, harus ditertibkan. Aspek keamanan juga harus dimaksimalkan,” katanya.

Selain masalah lokasi, Pemkot Bekasi juga menyoroti pentingnya penerapan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang lebih ketat, terutama kesiapan alat pemadam api internal perusahaan.

“Perusahaan harus punya kesiapan awal. Jangan bergantung sepenuhnya pada Damkar. Alat pemadam harus tersedia dan berfungsi,” tegas Harris.

Terkait penanganan dampak ledakan, Harris melaporkan adanya penambahan jumlah korban berdasarkan pendataan terbaru. Beberapa warga baru melapor, setelah merasakan dampak kesehatan beberapa hari pascakejadian.

Saat ini, total korban terdampak tercatat mencapai hampir 22 orang, dengan satu orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

“Ada tambahan korban yang baru terdata setelah hari kejadian. Totalnya sekarang hampir 22 orang,” tuturnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh korban telah mendapatkan perawatan medis maksimal di rumah sakit dengan dukungan dari BPJS Kesehatan.

Ke depan, Pemkot Bekasi meminta adanya pemeriksaan rutin, terhadap peralatan operasional guna mencegah potensi kebocoran gas yang menjadi pemicu utama ledakan.

“Harus ada pemeriksaan berkala. Kebocoran seperti kemarin tidak boleh terulang lagi,” pungkas Harris.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Perkuat Daya Saing UMKM, DPRD Jabar dan Pemkot Bekasi Sinkronkan Kebijakan

6 April 2026 - 13:21 WIB

Status Pelatih Pramuka di Bekasi Dibekukan Buntut Dugaan Pelecehan Seksual

6 April 2026 - 06:46 WIB

Miris! Taruni Akpol Stroke Tetap Lolos, DPR Singgung Dugaan Titipan dalam Rekrutmen Polri

5 April 2026 - 11:01 WIB

Malam Duka di Jogja: Dua Prajurit TNI Gugur Tiba dari Lebanon, Disambut Penuh Haru

4 April 2026 - 18:11 WIB

LPJ Capai 90 Persen, Tiga Kandidat Ketua Bersaing di Muscab PKB Kota Bekasi

4 April 2026 - 09:53 WIB

Trending di News