PRABAINSIGHT.COM – BEKASI – Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bekasi tampaknya masih jadi mimpi banyak orang, tapi bagi Pemkot Bekasi, urusan pegawai ini lagi jadi PR yang bikin pening.
Masalahnya klasik: banyak yang pensiun berbarengan, ditambah lagi bongkar pasang posisi gara-gara rekrutmen PPPK kemarin, yang bikin beberapa kursi di kantor dinas mendadak kosong melompong.
Kondisi “krisis kursi” ini akhirnya memaksa Pemerintah Kota Bekasi bergerak cepat. Mereka resmi menyodorkan 458 usulan formasi CPNS tahun 2026 ke pemerintah pusat. Katanya sih, biar pelayanan ke warga nggak ikutan lelet gara-gara kurang orang.
Plt Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Arief Maulana, mengakui kalau mereka lagi sibuk menghitung ulang siapa duduk di mana. Efek domino dari penetapan PPPK ternyata lumayan terasa ke struktur organisasi.
“Pasca-penetapan PPPK, kami melakukan pendataan kembali. Ada pos-pos yang kosong karena perpindahan status tersebut. Jadi, CPNS kali ini benar-benar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan agar pelayanan publik tidak terganggu,” kata Arief sambil mengobrol dengan wartawan di sela kegiatannya, Selasa (7/4/2026).
Arief nggak mau asal isi orang. Dia pengennya yang masuk nanti benar-benar punya etika kerja dan kompetensi mumpuni, bukan cuma sekadar pengen pakai seragam cokelat.
Bidang pemerintahan, keuangan, sampai urusan teknis lagi dipelototi biar nggak ada lagi istilah satu pekerjaan dikeroyok banyak orang atau sebaliknya, satu orang ngerjain tugas satu batalyon alias overlapping.
Kalau lu punya cita-cita jadi pahlawan tanpa tanda jasa, peluang lu gede banget di sini. Dari total 458 formasi, jatah buat guru mencapai 284 kuota. Sisanya, dibagi-bagi buat tenaga teknis sebanyak 129 kursi dan tenaga kesehatan yang cuma dapat jatah 45 orang.
“Fokus kita memang pada pelayanan dasar. Tenaga guru mendapatkan porsi paling besar, disusul tenaga teknis untuk mendukung kinerja administratif dan operasional di berbagai OPD,” papar Arief.
Sekarang, nasib 458 kursi ini ada di tangan kementerian. BKPSDM Kota Bekasi sudah setor data lewat sistem digital, tinggal nunggu restu dari pusat saja apakah usulan itu disetujui semua atau malah dikurangi.
“Sesuai dengan arahan kementerian, kami melakukan pendataan mendalam terkait kebutuhan riil. Kita sudah rekomendasikan kebutuhannya, sekarang bolanya ada di pusat,” pungkasnya.
