PRABAINSIGHT – BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Provinsi Jawa Barat, mulai menyelaraskan data serta strategi pembinaan, guna mendorong penguatan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah tersebut.
Langkah sinkronisasi ini menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, di Pendopo Wali Kota, Senin (6/4/2026).
Harris menegaskan, bahwa kolaborasi lintas level pemerintahan ini sangat krusial di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Sinergi ini bertujuan memastikan program pembinaan, yang turun dari provinsi maupun kota bisa tepat sasaran.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas dan daya saing koperasi serta UKM di Kota Bekasi,” ujar Harris saat memberikan keterangan di sela-sela pertemuan.
Dalam pertemuan yang didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi tersebut, rombongan legislatif Jabar dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Fokus utamanya adalah melihat kondisi terkini UKM binaan yang ada di wilayah Bekasi.
Kunjungan lapangan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya pengumpulan data primer terkait tantangan nyata yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari akses permodalan hingga penetrasi pasar.
Harris menambahkan, data dan informasi yang dikumpulkan oleh DPRD Jawa Barat tersebut nantinya akan menjadi basis evaluasi untuk merumuskan kebijakan di tingkat provinsi.
“Hasil dari kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar perumusan kebijakan ke depan. Dengan demikian, program pembinaan yang dijalankan dapat lebih berkelanjutan,” tuturnya.
Pemerintah Kota Bekasi menilai kunjungan ini sebagai langkah strategis, untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga. Dengan adanya dialog intensif, hambatan birokrasi dalam penyaluran bantuan atau program pemberdayaan diharapkan bisa diminimalisasi.
Rangkaian agenda ini mencakup kunjungan ke kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi, serta beberapa titik pusat kerajinan dan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Melalui langkah ini, baik Pemkot Bekasi maupun DPRD Jawa Barat berkomitmen, untuk memastikan pelaku UKM lokal memiliki daya saing yang lebih kuat, tidak hanya di tingkat regional namun juga nasional.
