PRABA INSIGHT-Drama pengelolaan keuangan PT PLN (Persero) kembali tayang di panggung laporan audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Bukan sekadar kelalaian teknis, laporan BPK justru menyodorkan temuan yang bikin alis naik dan jantung deg-degan: potensi kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah gara-gara tarif listrik yang amburadul dan subsidi yang tak jelas juntrungannya.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2023, BPK menyebut PLN berpotensi kehilangan pendapatan Rp 5,69 triliun hanya karena enggan atau lalai? menerapkan Tarif L (layanan premium) kepada pelanggan tertentu. Padahal kewajiban itu sudah terang benderang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016.
Kalau itu belum cukup bikin bingung, total temuan semester pertama 2023 mencakup 9.261 kasus dengan potensi nilai kerugian Rp 18,19 triliun, tersebar di berbagai entitas termasuk—tentu saja BUMN. Dan PLN masuk daftar “pemain utama”.
Memasuki tahun 2024, situasinya bukan makin baik, tapi makin mengkhawatirkan. Dalam IHPS I Tahun 2024, BPK kembali mencatat kegagalan PLN dalam mengelola subsidi listrik. Potensi pendapatan yang hilang melonjak ke angka Rp 6,9 triliun, ditambah beban kompensasi subsidi oleh negara yang tembus Rp 8,5 triliun. Sungguh kombo yang sempurna untuk bikin kening Kemenkeu berkerut.
Meski begitu, BPK sempat memberi satu catatan “positif” pengelolaan subsidi 2022–2023 sempat dikoreksi dan berhasil menekan potensi beban negara hingga Rp 2,57 triliun. Tapi ya, dibanding kerugian lain, ini lebih mirip obat nyamuk buat ngusir kebakaran.
Di lapangan, kisruh pun nyata. Di wilayah PLN UID Jawa Barat, lebih dari 6.000 calon pelanggan belum juga tersambung listrik. Imbasnya? Potensi kerugian negara mencapai Rp 3,84 miliar akibat hilangnya penjualan energi.
Tanggapan PLN: Normatif Aja Terus
Pihak PLN bilang sudah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi BPK dan sedang “berbenah pelan-pelan”. Tapi bagi sebagian pihak, jawaban itu justru terdengar seperti kaset kusut yang diputar ulang tiap tahun.
Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), menyebut tanggapan PLN itu cuma jawaban template. “Tanggapan dari PLN tidak menyelesaikan persoalan. Ini bagian dari unsur kesengajaan dari pimpinan PLN. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Mereka tahu betul problem internal, tapi kenapa terus terulang?” tegas Kelrey.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal niat. Kalau sudah tahu masalahnya berulang, tapi tidak diatasi, ya jangan salahkan publik kalau menyimpulkan ini disengaja.
Seruan untuk Menteri Erick Thohir: Ganti Pemain!
Kelrey bahkan secara terbuka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih direksi PLN. Tiga nama pejabat strategis yang ia minta untuk dievaluasi—bahkan dicopot—adalah:
- Edwin Nugraha Putra, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem
- Sinthya Roesly, Direktur Keuangan
- Hartanto Wibowo, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis
“Kalau Menteri BUMN serius mau reformasi BUMN, ya nama-nama ini harus ditindak. Publik capek lihat pembiaran kayak gini terus di PLN,” ujar Kelrey lantang.
Saatnya PLN Dapat Audit Hati, Bukan Cuma Audit Anggaran
Para pengamat sepakat: temuan BPK RI ini sudah jadi alarm kebisingan tingkat nasional. Ketidakefisienan sistemik dan minimnya pengawasan internal bikin negara bisa bocor duit sampai belasan triliun dan ini terjadi berulang setiap tahun.
Publik sudah makin gerah. Pemerintah didesak segera mendorong reformasi struktural PLN, bukan sekadar tambal sulam kebijakan. Kalau tidak, bersiaplah menyambut temuan serupa di laporan BPK tahun depan dengan angka kerugian yang makin fantastis dan kredibilitas yang makin tipis.(van)
