PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau lagi buka berita, kadang kita merasa hukum itu kayak lampu lalu lintas yang selalu kuning: terus berjalan tapi nggak pernah benar-benar berhenti di “selesai”. Nah, itu yang lagi dirasakan publik soal dugaan pemerasan yang menjerat Firli Bahuri.
Menurut Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), rakyat berhak tahu kejelasan hukum, bukan cuma sekadar dikasih tahu, “tenang, proses masih berjalan.”
“Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat. Ini bukan panggung karier, ini soal hukum dan marwah institusi,” tegas Kelrey, Jumat (20/2/2026).
Kelrey menekankan kalau kasus ini terus berlarut, wajar kalau publik mulai curiga: jangan-jangan ini cuma komoditas internal atau alat politik kelompok tertentu. Drama hukum yang nggak kelar-kelar itu bikin orang mulai bilang, “Ah, ini kan biasa.”
Makanya, Kelrey ngajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum secara terbuka dan konstitusional. Bahkan, ia nggak segan menyebut opsi aksi simbolik: membuka tenda di depan Istana Negara. Bukan untuk bikin gaduh, tapi sebagai bentuk tekanan moral agar Presiden benar-benar serius menuntaskan kasus ini.
“Kita kawal bersama. Kalau perlu, kita buka tenda di depan Istana Negara. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk mendesak agar Presiden benar-benar serius membereskan perkara ini sampai tuntas,” jelas Kelrey.
Lebih jauh, Kelrey menekankan peran Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara, menurutnya, punya tanggung jawab moral untuk memastikan aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.
“Rakyat sudah jenuh dengan drama yang tak berujung. Jangan biarkan kasus ini menggantung dan menjadi simbol lemahnya penegakan hukum. Ini momentum pembuktian, apakah negara benar-benar berpihak pada keadilan atau tunduk pada kepentingan kelompok,” pungkas Kelrey.(Van)
