PRABAINSIGHT.COM – Di medan perang, tidak semua orang yang pegang senjata itu tentara. Ada juga yang statusnya mirip pekerja lepas: datang karena kontrak, bukan karena bendera. Namanya tentara bayaran. Dan di mata hukum internasional, profesi ini posisinya serba salah bahkan cenderung apes.
Sejak Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, tentara bayaran sudah dicoret dari daftar “kombatan sah”. Artinya jelas: kalau tertangkap musuh, jangan berharap diperlakukan seperti prajurit reguler. Tidak ada kartu sakti bernama status tawanan perang (POW). Yang ada justru pintu menuju ruang interogasi dan meja hijau.
Masalahnya bukan pada senjatanya, tapi pada niat. Prajurit negara berperang karena mandat resmi, perintah negara, dan setidaknya di atas kertas demi kepentingan nasional. Tentara bayaran berbeda. Mereka datang karena bayaran. Kontrak selesai, urusan juga selesai. Di titik itulah hukum internasional mengerutkan dahi.
Sikap dingin itu lalu dipatenkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Konvensi 1989. Dalam dokumen ini, perekrutan dan penggunaan tentara bayaran dinyatakan ilegal. Alasannya klise tapi relevan: tentara bayaran dianggap memperkeruh konflik dan mengganggu stabilitas global. Singkatnya, mereka dinilai bikin perang makin ruwet, bukan makin cepat selesai.
Dan ini bukan sekadar teori buku hukum yang berdebu. Di konflik Ukraina, isu tentara bayaran kembali naik ke permukaan. Rusia secara terbuka menolak memberikan status POW kepada sejumlah pejuang asing. Alasannya konsisten: mereka bukan tentara resmi negara, melainkan tentara bayaran.
Kalau diterjemahkan secara kasar, logikanya begini: datang bukan atas nama negara, bertempur bukan karena wajib militer, dan motivasinya uang maka jangan minta perlakuan istimewa ala hukum perang. Bagi Rusia, mereka lebih dekat ke kategori kriminal bersenjata ketimbang prajurit sah.
Di sinilah paradoks tentara bayaran terasa telanjang. Di medan perang, mereka bisa bertarung sejajar dengan tentara reguler. Tapi di hadapan hukum internasional, mereka berdiri sendirian, tanpa payung perlindungan.
Pesannya sederhana, meski terdengar kejam: ikut perang tanpa bendera berarti siap menanggung risiko tanpa perlindungan. Tentara bayaran mungkin dibayar mahal, tapi di mata hukum internasional, mereka selalu berangkat dengan posisi paling rapuh.
Konten ini disusun untuk tujuan edukasi dan wawasan, bukan untuk mendukung pihak mana pun dalam konflik bersenjata.
Editor : Irfan Ardhiyanto
