PRABA INSIGHT – Jakarta –Drama politik itu kayak sinetron: panjang, berliku, dan penuh kejutan. Kali ini datang dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akhirnya memutuskan membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025—aturan yang sebelumnya bikin dokumen syarat pencalonan presiden dan wakil presiden jadi rahasia negara level top secret.
“Secara kelembagaan kami memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan,” kata Ketua KPU Afifuddin, di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Alasan KPU? Ternyata setelah mendengar aspirasi publik yang isinya kurang lebih “kenapa sih ijazah capres-cawapres disembunyiin?” mereka gelar rapat khusus, ngobrol sama Komisi Informasi, dan akhirnya sepakat: sudah deh, aturan itu dicabut.
“Kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan, dan selanjutnya melakukan langkah koordinasi dengan pihak-pihak penting,” lanjut Afifuddin. Intinya, setelah aturan dibatalkan, data dan dokumen syarat capres-cawapres bakal mengikuti peraturan yang berlaku.
Sebelumnya, lewat keputusan yang diteken 21 Agustus 2025, KPU menegaskan kalau dokumen syarat pencalonan mulai dari KTP, SKCK, laporan harta ke KPK, hingga ijazah—nggak bisa dibuka ke publik kecuali ada persetujuan pemiliknya. Bahkan dalam putusan itu, informasi publik tersebut dikecualikan selama lima tahun.
Total ada 16 dokumen yang masuk daftar “dilarang dibuka”. Mulai dari hal-hal administratif seperti fotokopi KTP dan akta lahir, surat keterangan sehat, bukti laporan pajak lima tahun terakhir, riwayat hidup, pernyataan setia pada Pancasila, sampai surat keterangan tidak pernah dipenjara lebih dari lima tahun. Dan tentu saja, yang paling sering jadi bahan gosip politik: fotokopi ijazah.
Tapi karena aturan ini sudah resmi dicabut, KPU kini bakal kembali ke jalur regulasi yang ada. Publik pun punya harapan baru: bahwa transparansi soal syarat capres-cawapres, termasuk soal dokumen ijazah, nggak lagi jadi drama tiap musim pemilu.
Seperti kata pepatah netizen, “ijazah bukan cuma selembar kertas, tapi bisa jadi bahan debat nasional.” (Van)
