Menu

Mode Gelap
Kantor Pegadaian Wilayah IX Jakarta 2 Tancap Gas Digitalisasi Transaksi Emas Lewat Aplikasi Tring Tragis! Rumah Dijaminkan demi Tolong Orang, YAM Justru Dipenjara Ketika Polri Mau Dipindah ke Kementerian, Alarm Reformasi Ikut Bunyi Kamar 307: Malam Saat Tangan Buntung Keluar dari Kolong Ranjang Kutukan Tuyul Turunan: Kekayaan yang Dibayar dengan Nyawa Anak Sendiri Sebulan Jadi Brimob Palsu: Masuk Mako, Ikut Latihan, dan Pegang Senjata Ketahuan Gara-gara Minta Rokok

Internasional

Baru Tiga Bulan Menjabat, PM Jepang Sudah Membubarkan DPR dan Menantang Pemilu

badge-check


					Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan DPR hanya tiga bulan setelah menjabat. Isu kenaikan harga dan keamanan nasional jadi latar percepatan pemilu Jepang 2026. Perbesar

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan DPR hanya tiga bulan setelah menjabat. Isu kenaikan harga dan keamanan nasional jadi latar percepatan pemilu Jepang 2026.

PRABAINSIGHT.COM – JEPANG – Kalau di Indonesia ada istilah “bulan madu politik”, Jepang tampaknya memilih jalur diet ketat: belum genap tiga bulan, langsung lompat ke keputusan ekstrem. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, resmi mengumumkan pembubaran DPR. Bukan karena drama internal, bukan pula karena parlemen ribut soal tata tertib, tapi sebagai langkah cepat menuju pemilu nasional yang dijadwalkan dipercepat pada 23 Januari 2026.

Keputusan ini terasa seperti tombol fast forward dalam serial politik Jepang. Baru pemanasan, langsung menuju episode pemilihan umum. Takaichi tampaknya sadar betul: menunggu terlalu lama justru bisa membuat posisi politiknya makin rapuh.

Masalahnya, dapur warga Jepang sedang panas. Survei NHK menunjukkan sekitar 45 persen responden menyebut kenaikan harga sebagai sumber keresahan utama. Biaya hidup naik, dompet makin tipis, dan perasaan “kok hidup makin mahal, ya?” bukan lagi keluhan personal, tapi sudah jadi isu nasional.

Belum selesai urusan harga, Jepang juga harus melirik ke luar pagar rumah. Isu keamanan nasional ikut mengemuka, terutama karena hubungan Tokyo–Beijing yang belakangan terasa lebih tegang dari biasanya. Kombinasi harga kebutuhan yang naik dan bayang-bayang konflik geopolitik membuat publik Jepang berada di posisi waswas: ekonomi tidak ramah, situasi global pun tak sepenuhnya bersahabat.

Di tengah situasi itu, Takaichi memilih strategi all-in. Ia secara terbuka menyatakan siap mempertaruhkan masa depan politiknya. Bukan cuma lewat pembubaran parlemen, tapi juga dengan janji kebijakan yang terdengar manis di telinga rakyat. Salah satunya, rencana penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan selama dua tahun.

Pesannya jelas: kalau hidup makin mahal, negara harus ikut menurunkan beban. Entah ini langkah berani atau sekadar jurus populis, publik Jepang akan menilainya langsung di bilik suara.

Kini, Jepang memasuki fase politik yang serba cepat. DPR dibubarkan, pemilu dipercepat, dan perdana menteri baru diuji bukan oleh waktu, melainkan oleh keberaniannya sendiri. Tinggal satu pertanyaan besar: apakah langkah kilat ini akan menyelamatkan Takaichi, atau justru jadi pintu keluar paling cepat dari panggung kekuasaan?

Editor : Irfan Ardhiyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Heboh! Perempuan Turki Ngaku Anak Kandung Donald Trump, Tantang Tes DNA

4 Februari 2026 - 15:43 WIB

32 Warga Tewas, Gencatan Senjata Gaza Resmi Jadi Lelucon Berdarah

1 Februari 2026 - 06:31 WIB

Qatar Tegaskan AS Tak Berhak Mengatur Kawasan Teluk Meski Miliki Pangkalan Militer

22 Januari 2026 - 05:52 WIB

Kisah Mpok Pipit, ART Indonesia di Rumah Cristiano Ronaldo dengan Gaji Fantastis

2 Januari 2026 - 10:21 WIB

NATO Baca Sinyal Bahaya: Taiwan Bergejolak, Eropa Terancam Eskalasi Rusia

31 Desember 2025 - 10:33 WIB

Trending di Internasional