PRABAINSIGHT.COM – JAKARTA – Kalau ada satu lembaga yang belakangan sering masuk radar publik karena Program Makan Bergizi Gratis (MBG), jawabannya tentu Badan Gizi Nasional (BGN). Maka ketika Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengganti pucuk pimpinan lembaga tersebut, perhatian publik pun langsung tertuju ke sana.
Dadan Hindayana resmi tak lagi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Posisi yang sebelumnya ia pegang kini diserahkan kepada Nanik S Deyang.
Pengumuman pergantian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa malam (2/6).
“Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat saudari Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru,” ujar Prasetyo Hadi.
Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa. BGN merupakan salah satu lembaga yang memegang peran penting dalam menjalankan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia.
Karena itulah, keputusan mencopot Dadan Hindayana langsung memunculkan berbagai spekulasi. Apalagi hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci alasan di balik pergantian tersebut.
Di tengah besarnya anggaran dan ekspektasi publik terhadap program MBG, langkah Presiden Prabowo dibaca banyak pihak sebagai sinyal bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program terus berjalan. Terlebih, dalam beberapa bulan terakhir, program tersebut tak lepas dari sorotan, mulai dari persoalan teknis pelaksanaan hingga kritik mengenai efektivitas di lapangan.
Sementara itu, nama Nanik S Deyang yang sebelumnya belum terlalu banyak menjadi perhatian publik kini mendadak menjadi perbincangan. Sosok yang dipercaya memimpin BGN itu akan menghadapi tantangan besar: memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai target sekaligus menjawab berbagai catatan yang selama ini muncul.
Pergantian pimpinan ini pada akhirnya membuka babak baru bagi Badan Gizi Nasional. Publik kini menunggu apakah kehadiran Nanik S Deyang akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan program yang menjadi salah satu janji politik utama pemerintahan Prabowo.
