PRABAINSIGHT.COM – Selama ini, Bekasi lebih sering jadi bahan rundungan netizen karena suhunya yang mirip simulasi neraka bocor atau jaraknya yang dianggap beda planet.
Namun, kali ini ada kabar yang sama sekali tidak bisa dijadikan bahan bercandaan: Bekasi ternyata sedang dibayangi ancaman gempa bumi darat berkekuatan Magnitudo 6,9.
Ancaman horor ini datang dari aktivitas Sesar Naik Busur Belakang Jawa Barat. Sadar bahwa wilayahnya dipenuhi mal dan gedung-gedung tinggi, urgensi untuk mengaudit kelayakan bangunan dan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Patriot pun mendadak jadi harga mati.
Kabar mengejutkan soal ancaman sesar aktif ini dikocok ulang oleh BMKG dalam acara Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di Pondok Pesantren Maslakul Irfan, Jatibening, Pondok Gede, Rabu (17/6/2026).
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, langsung pasang badan dan meminta Pemerintah Kota Bekasi tidak lelet dalam merespons temuan ini. Menurutnya, urusan tiang penyangga bangunan yang ramah gempa bukan lagi sekadar formalitas di atas kertas, melainkan penentu hidup dan mati warga Bekasi.
“Gedung-gedung yang sudah lama perlu dicek kembali kelayakannya, termasuk IMB-nya apakah masih layak atau tidak. Sementara untuk bangunan baru yang akan didirikan, wajib memenuhi standar aman gempa yang berlaku di Kota Bekasi,” tegas Sudjatmiko.
Bagi Sudjatmiko, urusan keselamatan nyawa ini tidak boleh mandek di level pejabat yang hobi rapat di hotel bintang lima saja. Edukasi mitigasi model SLG ini harus dipaksa turun gunung sampai ke level akar rumput secara berkala.
Ia membayangkan, ke depan, simulasi gempa bukan cuma milik orang BPBD, tapi juga jadi menu wajib di setiap kecamatan. Konsepnya harus keroyokan: melibatkan Forkopimda, pengurus RT/RW, emak-emak kader Posyandu, hingga bocah SD dan SMP.
Logikanya sederhana, kalau semua elemen warga melek mitigasi, pengawasan spek bangunan di lapangan otomatis bakal jadi lebih ketat.
Menariknya, di tengah obrolan serius soal potensi bencana ini, Sudjatmiko sempat menyentil soal aliran dana dari pusat. Ia memastikan kalau urusan proposal infrastruktur dari Pemkot Bekasi sebenarnya tidak dipersulit di DPR.
“Banyak sekali pengajuan yang sudah terakomodir. Salah satu yang terealisasi dalam anggaran tahun ini adalah pembangunan flyover sebagai respons cepat dari penanganan kecelakaan kereta api yang sempat terjadi di Kota Bekasi,” tambahnya.
Untungnya, BPBD Kota Bekasi tidak tinggal diam menunggu bencana mengetuk pintu. Secara paralel, mereka sudah mulai keliling lapangan untuk melirik kekuatan kolom struktur infrastruktur publik secara kasat mata.
Rambu-rambu evakuasi yang selama ini sering dicuekin atau malah ketutupan baliho caleg, kini mulai dipastikan lagi posisinya agar jelas terlihat saat situasi darurat tiba.
